Results 161 to 170 of about 559,535 (203)
Some of the next articles are maybe not open access.
JURNAL USM LAW REVIEW
This research aims to analyze the comprehensive proof of deeds by unauthorized organs in bankruptcy cases and the direct responsibility of Notaries of corporate organs, making deeds made by unauthorized organs of limited liability companies as evidence ...
Annindita Maulida +2 more
semanticscholar +1 more source
This research aims to analyze the comprehensive proof of deeds by unauthorized organs in bankruptcy cases and the direct responsibility of Notaries of corporate organs, making deeds made by unauthorized organs of limited liability companies as evidence ...
Annindita Maulida +2 more
semanticscholar +1 more source
Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata di Pengadilan
KhatulistiwaEvidence plays an important role in evidence in the settlement of cases in court proceedings in civil cases. In civil law and litigation, evidence is very important because civil procedural law seeks formal truth only based on the evidence submitted by ...
Agnes Sesilia Manasa +2 more
semanticscholar +1 more source
EKSISTENSI ALAT BUKTI EMAIL DALAM PERKARA PERDATA
Juripol, 2021Perkembangan serta tingkat kemudahan dalam penggunaannya (easy of use), beberapa orang mulai berpikir untuk menggunakan fasilitas email untuk kegiatan spamming. Pelaku spamming biasa disebut spammer. Spammer melakukan spamming, sehingga menghasilkan Spam Mail.
openaire +2 more sources
Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana
Equality Before The LawPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kedudukan alat bukti petunjuk dalam ranah hukum acara pidana dengan fokus pada perannya dalam menegakkan keadilan.
Dayita nisrina Faiha +1 more
semanticscholar +1 more source
PENERAPAN TEKNOLOGI ALAT PEREKAM VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum, 2020AbstrakAlat bukti elektronik khususnya rekaman video semakin akrab dalam praktik pidana, terutama di negara dengan sistem civil law. Namun pasal 184 KUHAP sebagai penegak hukum pidana di Indonesia mengatur dalam batasan lima orang saksi, barang bukti dan: a, keterangan, petunjuk, terdakwa untuk merekam dan beberapa video itu sendiri tidak dikelola ...
Hendra Setiawan +2 more
openaire +1 more source
Jurnal Risalah Kenotariatan, 2022
Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya.
Mualifah Mualifah +2 more
semanticscholar +1 more source
Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya.
Mualifah Mualifah +2 more
semanticscholar +1 more source
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Ketentuan dalam Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa hasil pemanfaatan alat elektronik untuk menindak pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, nantinya dapat berfungsi ...
E. Putra +6 more
semanticscholar +1 more source
Ketentuan dalam Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa hasil pemanfaatan alat elektronik untuk menindak pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, nantinya dapat berfungsi ...
E. Putra +6 more
semanticscholar +1 more source
AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism, 2022
Laporan Hasil Analisis (HA) PPATK dipandang sebagai laporan intelijen, sehingga tidak digunakan sebagai alat bukti dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Jika HA PPATK dapat dijadikan alat bukti dalam penanganan perkara TPPU akan ...
Fuad Hasan
semanticscholar +1 more source
Laporan Hasil Analisis (HA) PPATK dipandang sebagai laporan intelijen, sehingga tidak digunakan sebagai alat bukti dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Jika HA PPATK dapat dijadikan alat bukti dalam penanganan perkara TPPU akan ...
Fuad Hasan
semanticscholar +1 more source
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN
Penelitian ini membahas tentang perubahan barang bukti menjadi alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
N. Suryani, Achmad Megantara, Najmuddin
semanticscholar +1 more source
Penelitian ini membahas tentang perubahan barang bukti menjadi alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
N. Suryani, Achmad Megantara, Najmuddin
semanticscholar +1 more source
EKSISTENSI DAN PERAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Judex LaguensAlat bukti elektronik dalam system hukum peradilan di Indonesia adalah hal yang baru sehingga menjadi objek kajian dalam menggali eksistensi dan perannya.
Teddy Lahati
semanticscholar +1 more source

