Results 61 to 70 of about 398 (115)
GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI
Jurnal IUS, 2016 Penelitian ini bertujuan menganalisis Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
Saiful Akbar
doaj +1 more source
Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti Hukum
Jurnal Pendidikan TambusaiPerkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik hukum, khususnya dalam pembuktian hukum melalui media elektronik. Salah satu instrumen penting dalam transaksi elektronik adalah tanda tangan elektronik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum di Indonesia ...
Tine Yuliani +2 more
openaire +1 more source
Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana [PDF]
Jurnal Lex Renaissance, 2018 AbstractWhen a perpetrator of cybercrime is examined for a case settlement, the Criminal Procedure Code (KUHAP) has not clearly regulated the arrangement of electronic evidence as valid proof of evidence. What is the legality of electronic evidence in the criminal justice system? To answer this question, the researcher examined the subject matter using
openaire +2 more sources
KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHON 2008
Masalah-Masalah Hukum, 2011 Transactions in cyber crime and activities of illegal business, such as; fraud, piracy, interception, cyber porn, cyber sex, face books, traffickings, gambling etc, hve been phenomenon and threatening the people in overseas.
Bunadi Hidayat
doaj +1 more source
KAPASITAS PEMBUKTIAN PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA AKIBAT “FREUDIAN SLIP” DI PENGADILAN
Al-AdlSistem pembuktian di depan Pengadilan terhadap suatu tindak pidana sebelum putusan dijatuhkan oleh Hakim, haruslah memenuhi dua syarat yaitu : Alat bukti yang cukup dan; Keyakinan Hakim, mengenai alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP Ayat 1, salah
Muhammad Ghazali Rahman, Rolly Muliazi
doaj +1 more source
ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN
Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 2018 Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sedangkan fungsi hukum dalam negara hukum adalah sebagai “Social Control” (Pengendalian tingkah laku masyarakat), yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan
I Made Sukadana, Amiruddin, Lalu Parman
doaj +1 more source
ALAT BUKTI DIHUKUM ACARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
, 2022 Pelaksanaan sistem pembuktian oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara yaitu alat bukti yang digunakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Sistem pembuktian yang dilakukan oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pembuktian bebas terbatas.
openaire +2 more sources
Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana
Jurnal Hukum PRIORIS, 2016 Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat.Tujuan dari ...
openaire +1 more source
REKAM MEDIS ODONTOGRAM SEBAGAI ALAT IDENTIFIKASI DAN KEPENTINGAN PEMBUKTIAN DI PENGADILAN
Soepra: Jurnal Hukum Kesehatan, 2018 Identifikasi melalui rekam medis odontogram bertujuan untuk memenuhi persyaratan sebagai tenaga professional dokter, dokter gigi ataupun tenaga kesehatan lainnya di dalam pembuatan rekam medis.
. Trisnowahyuni +2 more
doaj +1 more source
Prophetic educational values in the Indonesian language textbook: pillars of positive politeness and character education. [PDF]
Heliyon, 2022 Prayitno HJ +8 more
europepmc +1 more source