Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating [PDF]
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kualitas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel pemoderasi yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut ...
Kuddy, A. L. (Aprianto)
core +1 more source
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR KOTA BAU-BAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang gambaran: 1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Kota Bau-Bau, 2) peningkatan penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya ...
Manan Sailan
doaj +1 more source
Analysis on Bandung Government Budget in Improvement of Human Resources Quality [PDF]
Experts have long proposed using public services provision as a primary tool for improve the quality of human live in the developing world. Providing a proper basic education and health services to the community can help them to achieve a well living ...
Ben Satriatna
core
Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Political Background, Akuntanbilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Dprd Kabupaten Pelalawan) [PDF]
This study aims to examine the Council Influence Knowledge of the Financial Supervision Budget (APBD) Backgrounds Politics, Accountability, Transparency as moderating variable on all members of Parliament in the area Palalawan.
Arianti, E. (Elsi) +2 more
core
Dimensi Manajerial Dan Politik Proses Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Ketepatan Waktu Proses Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013 -2015) [PDF]
Proses penyusunan dan penetapan anggaran sektor publik merupakan suatu proses yang cukup rumit karena selain membutuhkan kemampuan manajerial juga kemampuan politis, melaksanakan loby, membangun koalisi, keahlian untuk bernegosiasi dan pemahaman ...
Laksono, F. (Fia)
core
MEKANISME PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2010 [PDF]
Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah daerah mampu meningkatkan ...
Susanto, Nugroho
core
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN APBDes MENGGUNAKAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sebesar efektif penggunanan sistem keuangan desa dalam upaya untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri ...
openaire +1 more source
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI TINDAKAN KORUPSI PADA ANGGARAN DI KAB. TEGAL
Pelaksanaan Otonomi Daerah sudah dilaksanakan enam belas tahun. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakayat dan peningkatan pelayanan, akan tetapi pelaksanaannya justru banyak terjadi penyelewengan terutama penyelewengan dana atau korupsi ini ...
Istianah, Ida Farida, Krisdiyawati
doaj +1 more source
Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada Dprd Kota Pati Jawa Tengah) [PDF]
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah (APBD).
, Dr. Erma Setyawati, MM. Ak +1 more
core
ANALISIS STANDAR BELANJA UNTUK PENYUSUNAN RKA-APBD KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT
The preparation and management of regional budgets are required to be more realistic and transparent. In the digital era, through e-government programs, it is expected to increase transparency, control, and accountability of government administration in order to implement Good Governance in kkn-free government.
openaire +2 more sources

