Results 111 to 120 of about 52,064 (275)

ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA

open access: yesKREATIF : Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang, 2018
ABSTRAKPenelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis rasio keuangan pada APBD Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola keuangan daerah.Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi.
Krisnaldy, Krisnaldy, Deliana, Mira
openaire   +3 more sources

Pelaksanaan APBD dalam SANKRI

open access: yes, 2018
Upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, yang merupakan inti dari kewajiban Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah.Failing to plan is planning to fail (Alan Lakein). Kegagalan dalam membuat rencana berarti merencanakan sebuah kegagalan.
openaire   +2 more sources

ANALISIS PERENCANAAN PENGANGGARAN APBD PEMERINTAH

open access: yesJURNAL LENTERA BISNIS
The purpose of this study is to determine and analyze the government's APBD budget planning. This research approach collects data through literature studies, which involve reading literature from various sources including books, reports, articles, and journals using qualitative and deductive approaches.
Muhammad Imam Gazali   +4 more
openaire   +1 more source

PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI GOING CONCERN (Studi pada Perusahaan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022) [PDF]

open access: yes, 2023
This research aims to prove the influence of profitability, liquidity and company growth on going concern opinion. The objects taken from this research are Real Estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2022.
Muniroh, Riq'Atul
core  

PENGARUH KOMPETISI POLITIK TERHADAP PELUANG KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD

open access: yesjurnal ekonomi, 2020
This study aims to find out how the effect of political competition, in this case the concentration of political parties and government fragmentation on the chances of regional budget delays. This study uses annual panel data from 509 local governments in the period 2009-2017 which is then analyzed with binary regression logistic. This study shows that
Ira Sugiarsih, Sartika Djamaluddin
openaire   +1 more source

ANALISIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes

open access: yesJurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2021
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan pendekatan studi kasus.
Lonika Sintikhe Wulur   +2 more
openaire   +1 more source

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BATANG

open access: yesLaw Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 2018
Implementasi Perda APBD Kabupaten Batang pada periode 2016 dari sisi pengawasan DPRD sebagai mitra Kepala Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No.
Benny Abidin, Ratna Herawati
doaj   +1 more source

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Dan Politik Penganggaran,terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan Dokumen Kua-ppas: Transparansi Publik Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis) [PDF]

open access: yes, 2017
The Purpose of this study is to examine the influence of the capacity of human resources budget planning and budgeting politics on the synchronization between APBD and KUA-PPAS document. To examine moderate role of public transparency on the relationship
Ratnawati, V. (Vince)   +2 more
core  

Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Serta Kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan [PDF]

open access: yes, 2017
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, yang dapat mendukung APBD untuk membiayai pengeluaran daerah ...
Montolalu, J. (Johny)
core  

KAJIAN KINERJA ANGGARAN (APBD) KABUPATEN SAROLANGUN

open access: yesJurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2014
Kemampuan suatu daerah dalam berotonomi dapat dilihat antara lain dari kinerja anggarannya terutama dari kinerja pendapatan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa dari sisi kinerja pendapatan yang meliputi derajat desentralisasi fiscal, tingkat   ketergantungan dan tingkat kemandirian menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan ...
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy