Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Grobogan) [PDF]
, 2014 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan tranparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah ...
, Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si +1 more
core
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENETAPAN APBD
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ), 2018 The Implementation of Good Governance in the Determination of APBD. This study aims to determine and analyze how the implementation of goodgovernance in the determination of APBD in the City of Padangsidimpuan. The type of research is qualitative.
Natalia Parapat +2 more
openaire +1 more source
Hubungan Faktor-Faktor Terhadap Ketepatwaktuan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta [PDF]
, 2015 Compilations APBD every area in Indonesia become the form of autonomy management which was related to management of area finance pass the budget compilation.
, Dr. Zulfikar, M.Si +1 more
core
Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggota Dprd Tentang Anggaran dengan Pengawasan APBD (Survey terhadap Anggota Dprd Provinsi Jambi) [PDF]
, 2012 Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran mempengaruhi peranan dewan dalam melakukan pengawasan APBD, serta apakah dengan adanya Partisipasi Masyarakat, hubungan antara pengetahuan anggota ...
(Ekonomi), Y. (Yuliusman)
core
Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Desa Sebagai Potensi Pendapatan APBDES
Jurnal Silatene Sosial Humaniora, 2023 Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terbesar yang digalakkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat ,daerah dan pemerintah desa. Melalui pengembangan pariwisata itulah, dianggap dapat memberikan salah satu sumbangsih untuk pemasukan pendapatan daerah maupun desa sebagaimana Undang-Undang tentang desa mengamanatkan pembentukan Badan Usaha Milik ...
null Aldi Juliansyah, null Malik
openaire +1 more source
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA [PDF]
, 2017 Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan
RESSY PURNAMASARI AFFANDI, NPM. 121000385
core
Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Serta Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran Dalam Penyusunan APBD (Studi Empiris Pada DPRD Se-Eks Karesidenan Pati) [PDF]
, 2014 Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik serta pengetahuan dewan terhadap anggaran dalam penyusunan APBD.
, Banu Witono, SE. M.Si. Akt. +1 more
core
Keterlamatan APBD dalam Analisis Siklus
Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2016 -
openaire +1 more source
Kebijakan Pengembangan Bidang Kepemudaan dalam Tata Kelola APBDes
JRP (Jurnal Review Politik), 2021 This study seeks to describe how the political configuration of the Kedungturi Village Government's budget for the development of the youth sector through the 2018 APBDes and 2019 APBDes and how youth is involved in the drafting meetings of the RAPBDes in Kedungturi Village.
Nur Zaid Ibnu Arifin +2 more
openaire +1 more source
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2013 Diantara tolak ukur pengembangan suatu daerah di Indonesia adalah melalui dana APBD. Bengkalis sebagai salah satu kabupaten di provinsi Riau memiliki dana APBD terbesar kedua di Indonesia.
Dedy Rachmad
doaj