Results 71 to 80 of about 44,987 (189)

Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung

Jurnal Bina Praja, 2013
Abstrak Rakyat sebagai pemilik APBD dan oleh karenanya partsipasi publik memiliki tempat penting dalam penyelenggaraan urusan publik dan tata-kelola pemerintah daerah, khususnya dalam pengambilan keputusan APBD.
Noverman Duadji
doaj   +1 more source

Pengaruh Latar Belakang Personal, Latar Belakang Politik, Budaya Politik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah(APBD) (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Karanganyar) [PDF]

, 2014
Merupakan jenis penelitian ini merupakan peneltian deskriptif kuantitatif untuk menganalisis pengaruh: (1) latar belakang personal tehapap peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan daerah (APBD).
, Drs. Atwal Arifin, Ak.,M.Si, Nuarta, Mutia   +1 more
core  

KUALITAS APBDes TERHADAP PENGAWASAN APBDes MENUJU TATA PEMERINTAHAN DESA YANG AKUNTABEL

Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 2014
Penelitian ini menguji pengaruh kualitas APBDes terhadap pengawasan APBDes. Kualitas APBDes dalam penelitian ini dijelaskan oleh variabel kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes dan pengetahuan tentang APBDes oleh BPD di Pemerintahan Desa. Penelitian ini juga menguji pengaruh pengawasan APBDes dengan akuntabilitas publik.
Supartini Supartini, Muhammad Nurhadi Sulistiyono   +1 more
openaire   +1 more source

ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA

KREATIF : Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang, 2018
ABSTRAKPenelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis rasio keuangan pada APBD Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola keuangan daerah.Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi.
Krisnaldy, Krisnaldy, Deliana, Mira
openaire   +3 more sources

Pelaksanaan APBD dalam SANKRI

, 2018
Upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, yang merupakan inti dari kewajiban Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah.Failing to plan is planning to fail (Alan Lakein). Kegagalan dalam membuat rencana berarti merencanakan sebuah kegagalan.
openaire   +2 more sources

ANALISIS PERENCANAAN PENGANGGARAN APBD PEMERINTAH

JURNAL LENTERA BISNIS
The purpose of this study is to determine and analyze the government's APBD budget planning. This research approach collects data through literature studies, which involve reading literature from various sources including books, reports, articles, and journals using qualitative and deductive approaches.
Muhammad Imam Gazali, Ikbal Ikbal, Victor Pattiasina, Ika Agustina, Eljawati Eljawati   +4 more
openaire   +1 more source

PENGARUH KOMPETISI POLITIK TERHADAP PELUANG KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD

jurnal ekonomi, 2020
This study aims to find out how the effect of political competition, in this case the concentration of political parties and government fragmentation on the chances of regional budget delays. This study uses annual panel data from 509 local governments in the period 2009-2017 which is then analyzed with binary regression logistic. This study shows that
Ira Sugiarsih, Sartika Djamaluddin
openaire   +1 more source

ANALISIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes

Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2021
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan pendekatan studi kasus.
Lonika Sintikhe Wulur, Arie Kawulur, Linda A. O. Tanor   +2 more
openaire   +1 more source

AKIBAT HUKUM ADANYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONSTRUKSI ANTARA PEMKOT KOTA SALATIGA DENGAN PT. MATAHARI MAS SEJAHTERA TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PASARAYA II [PDF]

, 2016
Peningkatan dan pembangunan (renovasi) di kota Salatiga dengan status HPL mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Chintiyana , Rachmaditasari
core  

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BATANG

Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 2018
Implementasi Perda APBD Kabupaten Batang pada periode 2016 dari sisi pengawasan DPRD sebagai mitra Kepala Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No.
Benny Abidin, Ratna Herawati
doaj   +1 more source