Results 11 to 20 of about 19,094 (124)
The purpose of this research to describe the participation of village communities in the preparation of APBDes in Mertani Village, Karanggeneng District, Lamongan Regency. The type of research used is descriptive method with a qualitative approach and the data analysis used in this study is data collection, data reduction, data presentation, and ...
null Heru Irianto +2 more
openaire +1 more source
PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM MENGELOLA APBDES
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses bagaimana perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes di Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango serta faktor pendukung dan penghambat perencanaan partisipatif. Pemerintah Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango menjadi bagian dari desa
Muten Nuna +4 more
openaire +1 more source
P3MD Poverty Reduction Program Viewed From the Sharia Economic Perspective
Since the independence of Indonesia was proclaimed in 1945 until now, it still has problem of economic and social crisis. Indonesian government has not succeeded in establishing a welfare economy and has not been able to build a solid economy for society.
Zakiyah Zakiyah
doaj +1 more source
Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken
One of the problems that appear in village financial management is the issue of its implementation in the Village Revenue and Expenditure Budget. The implementation is not in accordance with the provisions of Permendagri 113 of 2014 concerning village financial management due to the lack of common understanding, views, and commitments from village ...
I Wayan Purwa Astawa +1 more
openaire +3 more sources
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN APBDes MENGGUNAKAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sebesar efektif penggunanan sistem keuangan desa dalam upaya untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri ...
openaire +1 more source
The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi [PDF]
Provision of Village Allocation Fund is predicated on the realization of the right to hold the village of village autonomy. This is done so that the village can grow and evolve to follow the growth coming from the village itself based on diversity ...
Ruksamin, Ruksamin, Warsono, Hardi
core +1 more source
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2017
Masalah utama yang menjadi respon dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 di Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui PengelolaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 di Desa Bakiruk, Kecamatan
openaire +1 more source
Abstract This study aims to determine the management of the village income and expenditure budget (APBDes) in the village of Pantai Cermin. This research is a qualitative research by conducting interviews and observations. This research was conducted at the Pantai Cermin Village Office, Tanjung Pura District, Langkat Regency. The types of data used are
Khairija Khairija +2 more
openaire +1 more source
The accountability of the management of the village income and expenditure budget is an ongoing problem in the village which shows that the village government system that has been in effect from the past until now has proven not to be a stable system, this problem is evidence that there are still many problems surrounding the management of the village ...
openaire +2 more sources
FAKTOR PELAKSANAAN DESA TANGGUH DI DESA MAREDAN KABUPATEN SIAK
Peraturan dalam negeri Nomor 03 tahun 2020, desa melakukan upaya untuk menghadapi Covid-19 dengan mendirikan Satuan Tugas di setiap desa, yang merupakan bagian dari Satuan Tugas penanganan Covid-19 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Abdi Iswahyudi Yasril +2 more
doaj +1 more source

