Results 11 to 20 of about 87 (87)
Sebelum berlakunya UU Desa nomor 6 tahun 2014 dimana anggaran dana desa dianggarkan 1 Milyar dari APBN, Kabupaten Pulau Morotai, melalui Kepala Daerahnya Rusli Sibua, pada tahun anggaran 2014 telah menganggarkan satu desa satu milyar (SDSM) untuk setiap ...
Syarifuddin Usman, Asrul Sani Habib
doaj +1 more source
Konflik Tanak Pecatu di Kecamatan Jerowaru Perspektif Reformasi Agraria di Era Otonomi Daerah
Hasil penelitian didapatkan sebagai berikut pertama tipologi tanak pecatu di Kecamatan Jerowaru di klasifikasikan menjadi tiga macam yaitu, tanak pecatu yang diberikan kepada Kepala Desa, namun pada realitasnya tanak pecatu ini banyak digugat oleh ...
Iswantoro Iswantoro
doaj +1 more source
Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken
One of the problems that appear in village financial management is the issue of its implementation in the Village Revenue and Expenditure Budget. The implementation is not in accordance with the provisions of Permendagri 113 of 2014 concerning village financial management due to the lack of common understanding, views, and commitments from village ...
I Wayan Purwa Astawa +1 more
openaire +3 more sources
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN APBDes MENGGUNAKAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sebesar efektif penggunanan sistem keuangan desa dalam upaya untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri ...
openaire +1 more source
P3MD Poverty Reduction Program Viewed From the Sharia Economic Perspective
Since the independence of Indonesia was proclaimed in 1945 until now, it still has problem of economic and social crisis. Indonesian government has not succeeded in establishing a welfare economy and has not been able to build a solid economy for society.
Zakiyah Zakiyah
doaj +1 more source
The purpose of this research to describe the participation of village communities in the preparation of APBDes in Mertani Village, Karanggeneng District, Lamongan Regency. The type of research used is descriptive method with a qualitative approach and the data analysis used in this study is data collection, data reduction, data presentation, and ...
null Heru Irianto +2 more
openaire +1 more source
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2017
Masalah utama yang menjadi respon dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 di Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui PengelolaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 di Desa Bakiruk, Kecamatan
openaire +1 more source
Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat, mencermati, dan mengetahui akuntabilitas pemerintah dasa dalam mengelola APBDes di Desa Huangobatu. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
Mohammad Ramdhan Gumohung +2 more
openaire +1 more source
The accountability of the management of the village income and expenditure budget is an ongoing problem in the village which shows that the village government system that has been in effect from the past until now has proven not to be a stable system, this problem is evidence that there are still many problems surrounding the management of the village ...
openaire +2 more sources
FAKTOR PELAKSANAAN DESA TANGGUH DI DESA MAREDAN KABUPATEN SIAK
Peraturan dalam negeri Nomor 03 tahun 2020, desa melakukan upaya untuk menghadapi Covid-19 dengan mendirikan Satuan Tugas di setiap desa, yang merupakan bagian dari Satuan Tugas penanganan Covid-19 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Abdi Iswahyudi Yasril +2 more
doaj +1 more source

