Results 11 to 20 of about 612 (133)

FAKTOR PELAKSANAAN DESA TANGGUH DI DESA MAREDAN KABUPATEN SIAK

open access: yesJurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat
Peraturan dalam negeri Nomor 03 tahun 2020, desa melakukan upaya untuk menghadapi Covid-19 dengan mendirikan Satuan Tugas di setiap desa, yang merupakan bagian dari Satuan Tugas penanganan Covid-19 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Abdi Iswahyudi Yasril   +2 more
doaj   +3 more sources

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD) UNTUK MEWUJUDKAN OTONOMI DESA DI KECAMATAN DEMAK KOTA [PDF]

open access: yes, 2021
Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa.
ALI MASKUN, MUHAMMAD
core  

Analisis Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dalam Menunjang Pembangunan di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang [PDF]

open access: yes, 2023
Untuk terus mendorong pertumbuhan dan perbaikan kota, peran penting Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ekasari, LD, Sulistyowati, Y, Dingu, IK
core  

PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM MENGELOLA APBDES

open access: yesPublik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 2021
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses bagaimana perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes di Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango serta faktor pendukung dan penghambat perencanaan partisipatif. Pemerintah Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango menjadi bagian dari desa
Muten Nuna   +4 more
openaire   +1 more source

Apakah Dana Desa dan Fungsi Belanja APBD Mampu Mengatasi Kemiskinan di Indonesia?

open access: yes, 2022
Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi persentase kemiskinan, di antaranya melalui pengeluaran belanja daerah dan dana desa.
Muslianti, Dwi   +2 more
core   +1 more source

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PENYUSUNAN APBDES DI DESA MERTANI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

open access: yesJurnal Administrasi Publuk dan Ilmu Komunikasi, 2023
The purpose of this research to describe the participation of village communities in the preparation of APBDes in Mertani Village, Karanggeneng District, Lamongan Regency. The type of research used is descriptive method with a qualitative approach and the data analysis used in this study is data collection, data reduction, data presentation, and ...
null Heru Irianto   +2 more
openaire   +1 more source

Alokasi Dana Desa dalam Mendukung Kebijakan Desa di Kabupaten Sidoarjo

open access: yes, 2023
Dana Desa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk ...
YANI, Silvana Lindri
core   +1 more source

Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken

open access: yesJurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 2019
One of the problems that appear in village financial management is the issue of its implementation in the Village Revenue and Expenditure Budget. The implementation is not in accordance with the provisions of Permendagri 113 of 2014 concerning village financial management due to the lack of common understanding, views, and commitments from village ...
I Wayan Purwa Astawa   +1 more
openaire   +3 more sources

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARA PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) (Studi Kasus di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara) [PDF]

open access: yes, 2022
Akuntabilitas pelaporan keuangan desa merupakan salah satu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mengelola keuangan desa, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa ...
AFIFATUL AFRIYANI, 171120002076
core  

P3MD Poverty Reduction Program Viewed From the Sharia Economic Perspective

open access: yesMuqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2017
Since the independence of Indonesia was proclaimed in 1945 until now, it still has problem of economic and social crisis. Indonesian government has not succeeded in establishing a welfare economy and has not been able to build a solid economy for society.
Zakiyah Zakiyah
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy