Results 21 to 30 of about 22,078 (152)

HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Masalah-Masalah Hukum, 2016
Pembangunan hukum pidana Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Salah satunya melalui penataan sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum adat.
Nyoman Serikat Putra Jaya
doaj   +1 more source

ESENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN [PDF]

Bina Hukum Lingkungan, 2020
ABSTRAK Ketentuan pidana dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur dan membatasi suatu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan tersebut merupakan implemetasi asas legalitas yang diterapkan secara ketat. Diluar ketentuan itu, maka bukanlah tindak pidana.
openaire   +1 more source

Menguji Legalitas Pemakzulan Bupati Jember

Al-Adalah, 2022
Pemakzulan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat baik tingkat daerah maupun nasional merupakan proses pemberhentian secara politik terhadap pihak eksekutif, baik kepala negara maupun kepala daerah.
Satrio Alif Febriyanto
doaj   +1 more source

ASAS LEGALITAS PEMBENTUKAN MAZHAB HUKUM DALAM SUNNI

El -Hekam, 2021
The Abbasid period was a period of growth, strengthening and maturation of thought, the spread of scientific studies and the emergence of an absolute mujtahid (mujtahid muthlaq) and the birth of the various schools of law, especially the four Sunni schools of law, namely Hanafi,Maliki, Shafi'i and Hanbali. Political legitimacy and the liveliness of his
openaire   +1 more source

POLITIK HUKUM DISKRESI DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA PEMERINTAH DAN LEGISLATIF

Kodifikasia, 2020
Diskresi (freies ermessen) merupakan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri yang dimiliki oleh Pemerintah atau pejabat administrasi negara. Diskresi sebagai sarana untuk mengatasi persoalan-persoalan yang penting, mendesak, muncul secara tiba-tiba ...
Endrik Safudin
doaj   +1 more source

Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2015
Penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi harus dilakukan secara tegas, komprehensif, berkesinambungan, dan dengan terobosan-terobosan hukum (dengan cara-cara luar biasa), mengingat korupsi yang terjadi selama ini yang dilakukan secara sistematis dan ...
Vivi Ariyanti
doaj   +1 more source

Perluasan Unsur Obyektif Tindak Pidana Pemilihan dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko

Indonesia Law Reform Journal, 2021
The principle of legality is a very fundamental principle in criminal law, which applies both in material criminal law and in formal criminal law. In the context of material criminal law and formal criminal law, the formulation of the offense occupies a ...
La Ode Muhamad Sulihin
doaj   +1 more source

Revitalisasi Kias dalam Hukum Islam

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2011
Dalam Hukum Pidana dikenal sebuah prinsip dasar dan sebagai asas terpenting yaitu asas legalitas. Di antara tiga pengertian dasar sebagai penjabaran dari asas legalitas  di atas, bahwa untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan ...
M Nurul Irfan
doaj   +1 more source

Asas Legalitas Pidana Islam

, 2022
Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan ...
openaire   +1 more source

vProblematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Alauddin Law Development Journal, 2023
Penelitian ini akan mengaji tentang bagaimana peluang dan tantangan dalam penerapan delik obstruction of justice. Keberadaan obstruction of justice juga terdapat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Orin Gusta Andini, Lisa Aprillia Gusreyna, Rika Erawaty, Surya Eriansyah   +3 more
doaj   +1 more source