Results 21 to 30 of about 22,189 (147)

Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Diversi, 2022
Penelitian ini mengkaji tentang legalitas penggunaan UAV sebagai senjata berdasarkan hukum internasional. Banyak negara telah mengembangkan teknologi UAV untuk berbagai kepentingan, dimana salah satunya digunakan sebagai senjata untuk menyerang target ...
Agis Ardhiansyah
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Klausula, 2023
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban diskresi dan hubungannya dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif ...
Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, Suharno Suharno   +1 more
doaj   +1 more source

ASAS-ASAS QANUN PROVINSI ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Ta'zir, 2022
Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sangat diperlukan, agar peraturan yang dibuat sesuai dengan arah dan tujuan negara dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan hukum dan tidak menjadi objek bagi terjadinya uji materi.
achmad fikri oslami
doaj   +1 more source

Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, 2023
Asas legalitas merupakan asas hukum pidana yang paling tua dan hampir ditemukan diseluruhhukum pidana nasional di dunia. Keberadaan asas ini secara sederhana adalah untuk melindungi warganegara dari kesewenang-wenangan penguasa. Menguatnya isu hak asasi manusia turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan asas legalitas, baik dari hukum pidana ...
Johari, Joelman Subaidi, Teuku Yudi Afrizal, Fatahillah   +3 more
openaire   +1 more source

Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (Ongeschreven Recht) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filo-sofis

DiH, 2023
Article finds a middle way between the principle of legality and unwritten norms to fulfill the sense of justice as mandated by the Law on Judicial Power. Researchers use normative juridical methods through statutory approaches to examine the legal ratio
Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, Fajar Sugianto   +2 more
doaj   +1 more source

KETIADAAN FUNGSI ASAS LEGALITASDALAM HUKUM PIDANA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KORBAN

Arena Hukum, 2014
In practical terms, Principle of Legality perform the function of protection and functionality limitations. The main problems principle of legality is of the absence of protection for victims.
Deni SB Yuherawan
doaj   +1 more source

Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016

Jurnal Konstitusi, 2019
Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan. Terjadi perbedaan
Warih Anjari
doaj   +1 more source

Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas

Al-Manhaj, 2022
The purpose of establishing the RKUHP is in line with the spirit of decolonization and particularization so that it incorporates elements of law that live in society as basic provisions for prosecution in norms considered as a hallmark of the ...
M Nabiel Fadlilah, siti sa’adah fauziah, Andian Achya D.K   +2 more
doaj   +1 more source

HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Masalah-Masalah Hukum, 2016
Pembangunan hukum pidana Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Salah satunya melalui penataan sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum adat.
Nyoman Serikat Putra Jaya
doaj   +1 more source

ESENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN [PDF]

Bina Hukum Lingkungan, 2020
ABSTRAK Ketentuan pidana dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur dan membatasi suatu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan tersebut merupakan implemetasi asas legalitas yang diterapkan secara ketat. Diluar ketentuan itu, maka bukanlah tindak pidana.
openaire   +1 more source