Results 1 to 10 of about 31,383 (75)

Implementation of Informed Consent by HealthCare Professionals to Ensure Patient Safety in Hospitals

open access: yesLaw and Justice, 2023
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dipandang dari tiga subyek yaitu Pemakai, Penyelenggara, serta Penyandang dana pelayanan kesehatan. Bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan lebih terkait pada dimensi ketanggapan petugas ...
Muhammad Nur Aji Basuki
doaj   +1 more source

Analisis Penjadwalan Produksi Berdasarkan Pesanan Menggunakan Metode Asas Prioritas pada CV Davero Cemerlang Indonesia Surabaya

open access: yesAl-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021
The purpose of this study was to determine the most efficient order scheduling technique on CV. Davero Jaya Shining Indonesia to reduce delays in order fulfillment. The suggested scheduling approach is based on a priority rule system that includes the following criteria: first come, first served, lowest processing time, longest processing time, and ...
Wiwik Handayani, Moh. Fahrul Faris
openaire   +2 more sources

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2018
Tindak Pidana Narkotika sudah menjadi prioritas penegakan hukum di Indonesia. Pemberian kewenangan khusus dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika bagi POLRI dan BNN memberikan peluang penegakan hukum yang lebih efektif, akan tetapi luasnya ...
Riza Alifianto Kurniawan
doaj   +1 more source

THE SIGNIFICACE OF BALANCING PRINCIPLE WITHIN THE CONTRACT OF MUDHARABAH WA MURABAHA: A CASE IN INDONESIA

open access: yesArena Hukum, 2018
Abstrak Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian sering diabaikan karena lebih mengutamakan asas utama perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensual dan asas pacta sunt servanda.
Siti Hamidah
doaj   +1 more source

Model Skala Prioritas Pembangunan Kota Bandung Berbasis Good Governance [PDF]

open access: yes, 2005
Discussing about the local authonomy, certainly cannot be separated from the financial capacity issue from each local government. This is due to the fact that the authonomy and decentralization are always directly connected with the total of the budget ...
Kurniasih, D. (Dewi)
core   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PERINGKAT KEDUA DALAM EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN

open access: yesMedia Iuris, 2018
Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan tentunya sarat akan resiko, maka Bank wajib untuk mengelola resiko tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya manajemen resiko.
DIMAS NUR ARIF PUTRA SUWANDI
doaj   +1 more source

Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik

open access: yesJurnal Soshum Insentif, 2019
Aktivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi adalah bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi. Aktivitas ini terkait langsung dengan  fungsi  manajemen puncak.
Dikhorir Afnan
doaj   +1 more source

MANIFESTATION OF SDG IN CORPORATE REPORTING: WHAT ABOUT INTEGRATED REPORTING? [PDF]

open access: yesJurnal Akuntansi Multiparadigma
Abstrak - Tantangan Pelaporan Terintegrasi: Pelaporan Akuntansi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Utama - Penelitian ini mengeksplorasi tantangan pelaporan terintegrasi berkenaan akuntansi keberlanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Nina Febriana Dosinta   +2 more
doaj   +1 more source

Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)

open access: yesBHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2018
Abstrak: This paper aims to examine the potential problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL) as the government's priority agenda to establish land registration throughout Indonesia.
Dian Aries Mujiburohman
doaj   +1 more source

Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

open access: yesPadjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, 2015
Abstrak Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru merupakan salah satu Undang-Undang prioritas dalam Program Legislasi Nasional bersama dengan Rancangan Undang-Undang Desa dan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, menggantikan Undang ...
Indra Perwira
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy