Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah [PDF]
, 2016 Pemerintahan Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain ...
Pangemanan, M. A. (Michael)
core +1 more source
Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini Tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik [PDF]
, 2012 Penelitian ini dilatarbelakangi persoalan bahwa pembahasan RUU APBN serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) di DPR sejauh ini tidak melibatkan publik dalam pembahasannya.
Amelia, L. (Lola) +4 more
core
Kajian Terhadap Potensi Anak Jalanan Dan Masyarakat Pedongkelan Pulogadung Jakarta Timur Dalam Rangka Peningkatan Mutu Kehidupan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat (Suatu Penelitian Pemberdayaan) [PDF]
, 2013 Street children and community members of Pedongkelan—Pulogadung—have been showing poor moral, social, and legal awareness in their daily lives. It therefore requires in-depth study and sustainable follow-up measures in a bid to alleviate poverty, empower
Purwaningsih, E. (Endang)
core
Analisis Optimalisasi Proses Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah Di Pemerintah Kota Salatiga [PDF]
, 2013 Asset or property is one of the potential areas to increase revenue so it can reduce dependence on subsidies from the central government. Therefore, local governments demanded to managing local asset in a professional, transparent, accountable, efficient,
Djumiarti, T. (Titik) +2 more
core
Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara [PDF]
, 2015 Rechtstaat (di negara Eropa Kontinental) dan rule of law (di negara Anglo Saxon) merupakan penamaan yang diberikan oleh para pakar hukum pada permulaan abad ke-20 terhadap gagasan konstitualisme dalam sebuah negara yang menganut suatu cita negara hukum[1]
Rompis, T. (Tonny)
core
Tinjauan Yuridis terhadap Penyusunan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015 [PDF]
, 2016 Problems budgeting in attestation Pekanbaru City budget in 2015, it was the intervention of Parliament too strong budget right where legislators often propose activities that stray away from the proposed community planning forums.
Ghafur, A. (Abdul) +2 more
core
Implikasi Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/f/fd.1/05/2010 dalam Menunjang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2014 Surat Edaran merupakan salah satu produk peraturan kebijakan yang dikeluarkan dalam hal tertentu yang dirasa belum terdapat aturan yang mengaturnya, Sehingga dalam pembuatan Surat Edaran ini harus sejalan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Khoirulloh, M. D. (Muchamad)
core
Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam. [PDF]
, 2016 The Convergence of Inheritance in Islamic Law. This article examines the legal position of Islamic inheritance law in Indonesia, especially from the aspect of implementation and factors hindering the implementation of the legal system in the Muslim ...
Sakirman, S. (Sakirman)
core
Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Semarang [PDF]
, 2016 Penelitian bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang dan menganalisis faktor – faktor penentu keberhasilan kebijakan penataan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di Kota Semarang ...
Putera, D. P. (David) +1 more
core
ANALISIS INOVASI PELAYANAN DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (STUDI KASUS SMILE POLICE) [PDF]
, 2018 The condition of society today have increased where society are more courageous to express their aspirations, needs and demands to government toward better public service delivery.
Nina , Wahyuni
core