TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN KESEHATAN OLEH BPJS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL [PDF]
, 2018 BPJS Kesehatan adalah bagian dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia ...
Veba Annisa, 141000110
core
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien Peserta Bpjs di Puskesmas Glugur Kota Medan [PDF]
, 2017 Mutu pelayanan kesehatan adalah kesesuaian antara pelayanan kesehatan yang diberikan dengan kebutuhan pasien atau kesesuaian dengan ketentuan standar pelayanan.untuk itu seluruh masyarakat membutuhkan pelayanan yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan ...
Siallagan, H. (Happy) +1 more
core
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN FASILITAS KESEHATAN PADA BPJS KOTA SEMARANG
Techno.Com, 2015 BPJS Kota Semarang merupakan sebuah badan usaha milik Negara yang menyelenggarakan jaminan kesehatan pada wilayah Kota Semarang dan Demak. pada tahun 2014 ada 181 fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kota Semarang yang tersebar di ...
Danang Soeko Rahardjo +1 more
doaj
Jurnal IUS, 2015 Social insurance management is a state responsibility as mandated in the 1945 Constitution (UUD 45). With the law of BPJS being issued as the managing and executing agency of National Social Security System (SJSN), PT ASKES Persero has been transformed ...
Widya Hartati
doaj +1 more source
Analisis Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) BPJS Kesehatan pada Puskesmas Di Kabupaten Sukoharjo [PDF]
, 2015 Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) merupakan pengelolaan penyakit kronis termasuk diabetes melitus dan hipertensi pada penderita yang merupakan peserta BPJS Kesehatan untuk mencegah komplikasi, peningkatan kualitas hidup, dan pembiayaan ...
SARI, NOVITA MURTI
core
Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kepesertaan Sektor Informal dalam BPJS Kesehatan Mandiri di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan [PDF]
, 2017 Untuk mewujudkan Universal Health Coverage 2019, menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional tidak hanya wajib bagi sektor formal saja. Namun sektor informal juga diwajibkan untuk mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional.
Pangestika, Viona Febya
core
Upaya Kendali Mutu dan Biaya Program Rujuk Balik Menggunakan Pendekatan Root Cause Analysis
Journal of Health Science and Prevention, 2019 Program Rujuk Balik (PRB) merupakan program yang berpotensi memberi banyak manfaat bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis. Kajian ini bertujuan mengkaji proses pelaksanaan PRB Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Astridya Paramita +2 more
doaj +1 more source
ANALISIS PELAKSANAAN RUJUKAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA PADA PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (STUDI KASUS DI PUSKESMAS NEGLASARI KOTA TANGERANG) [PDF]
, 2017 Tingginya rasio rujukan di Puskesmas Neglasari sebesar 23,43% yang melebihi standar yang ditetapkan yaitu lebih dari 5%. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa rujukan di Puskesmas Neglasari disebabkan oleh kondisi pasien yang memang diharuskan untuk ...
FIRDIAH, MUTIA RIZQA
core
Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 [PDF]
, 2016 ABSTRAK Armanda Dian Kinanti. 2015. E0011041. KEWENANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DALAM PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011. Penulisan Hukum (Skripsi).
KINANTI, ARMANDA DIAN
core
Tindak Lanjut Bpjs Haram Melalui Reorganisasi Jaminan Sosial Kesehatan Berbasis Syirkah Ta'âwun [PDF]
, 2015 MUI hanya menyebut BPJS tidak sesuai syariah. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan melanjutkan kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan. Solusi terbaik menghadirkan program baru yang sesuai dengan syariat Islam. Jaminan sosial tersebut boleh diterapkan
Khanifa, N. K. (Nurma)
core