Kajian Hukum Tentang Tanah Adat (Kalakeran) Di Minahasa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 [PDF]
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hak-hak atas tanah adat dan bagaimana pengaturan dan pendaftaran hak atas tanah menurut UUPA No. 5 Tahun 1960.
Nusa, A. R. (Andreyla)
core +1 more source
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Pembangunan [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah dalam pembangunan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi ...
Mengko, B. (Brian)
core +1 more source
KEDUDUKAN HUKUM LETTER C (HAK MILIK ADAT) DALAM PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG) [PDF]
Sebelum lahirnya UUPA, terhadap tanah-tanah hak adat dilakukan pendaftaran oleh pemerintah, tujuannya tidak untuk memberikan jaminan kepastian hukum (rechtskadaster), namun hanya sebagai dasar untuk penarikan pajak bumi.
ANIK , RAHMAWATI
core
Tanah merupakan wadah dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, khususnya dipergunakan untuk perkembangan perekonomian seperti pembangunan Rumah Sakit, Perkantoran, Hotel dan lain-lain sebagainya.
B. Putri, Sri Setyadji
semanticscholar +1 more source
Pembangunan daerah saat ini sangat pesat dan jumlah penduduk setiap tahun terus bertambah. Hal ini menjadi faktor utama meningkatnya kebutuhan manusia seperti kebutuhan pemukiman, industri, pelabuhan, pertanian/perikanan, pariwisata, kawasan pusat ...
Muhammad Irsyadi Firdaus +1 more
doaj
Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Yang Berada Di Atas Hak Pengelolaan Pelabuhan
The role of sea ports in the future will be increasinglyimportant, it is necessary to improve the quality ofservice (quality of services). According to the rules ofthe Decree of Directors. (Limited) II No PortsIndonesia. HK.56/1/2/PI.II-2000 dated January 3,2000 submission of the use of portions of land can beprovided with a port HPL Broking and Right ...
openaire +1 more source
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT (Suatu Studi Di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jambi) [PDF]
Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Hak Tanggungan, tanah yang belum bersertipikat dapat dijadikan sebagai objek Hak Tanggungan, dengan syarat pendaftaran Hak Tanggungan tersebut dilakukan bersamaan dengan syarat pendaftaran hak atas ...
Yasri, Yasri
core
ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH INSTANSI PEMERINTAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA [PDF]
Muhamad Naser. 2003. Aspek-aspek hukum dalam pengelolaan aset tanah instansi pemerintah menurut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang “pengelolaan barang milik negara/daerah” pemerintah kota Surakarta.
NASER, MUHAMAD
core
Hak Atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara [PDF]
Sebuah Perusahaanpertambangan untuk dapatmelakukan penambangan harusmemiliki izin dari pemerintahlebih dahulu. Sementara itu padaumumnya hak atas tanah lebihdahulu diberikan pemerintahdibandingkan dengan hakpenambangan.
Ismi, H. (Hayatul)
core
Sertipikat Hak Milik Atas Tanah sebagai Alat Pembuktian yang Sempurna [PDF]
Tanah tidak hanya mempunyai fungsi sosial, tetapi ju ga mempunyai fungsi ekonomi dan bahkan fungsi religius. Terlebih lagi dengan melihat kondisi Negara Indonesia sebagai negara agraris, maka tanah benar-benar mempunyai peranan penting yang tidak dapat ...
Mutia, C. L. (Cut)
core

