Results 171 to 180 of about 207,628 (204)
Some of the next articles are maybe not open access.
WICARANA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat dalam pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum, serta batas kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
Diya Ul Akmal, E. Pratiwi
semanticscholar +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat dalam pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum, serta batas kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
Diya Ul Akmal, E. Pratiwi
semanticscholar +1 more source
Jurnal Akta Notaris
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efektivitas dan dampak program deliniasi terhadap kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi program tersebut di wilayah IKN, Kutai Kartanegara.
Edy Junaidi
semanticscholar +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efektivitas dan dampak program deliniasi terhadap kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi program tersebut di wilayah IKN, Kutai Kartanegara.
Edy Junaidi
semanticscholar +1 more source
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN
Kebijakan otonomi daerah mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Ditetapkannya peraturan yang menunjuk beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur untuk pengembangan industri menimbulkan potensi pengenaan Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah ...
Muchammad Akmal Abiyyi jdep
semanticscholar +1 more source
Kebijakan otonomi daerah mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Ditetapkannya peraturan yang menunjuk beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur untuk pengembangan industri menimbulkan potensi pengenaan Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah ...
Muchammad Akmal Abiyyi jdep
semanticscholar +1 more source
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Pemindahan hak atas tanah secara melawan hukum merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam praktik pertanahan di Indonesia, yang dapat mengancam kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik tanah yang sah.
Dira Amalia +3 more
semanticscholar +1 more source
Pemindahan hak atas tanah secara melawan hukum merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam praktik pertanahan di Indonesia, yang dapat mengancam kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik tanah yang sah.
Dira Amalia +3 more
semanticscholar +1 more source
Jurnal Akta Notaris
Pendaftaran Tanah secara Sporadik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk pertama kali (konversi).
Raden Ari Setya Wibawa
semanticscholar +1 more source
Pendaftaran Tanah secara Sporadik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk pertama kali (konversi).
Raden Ari Setya Wibawa
semanticscholar +1 more source
Bandung Conference Series Law Studies
. The payment system for Land and Building Rights Acquisition Fee (hereinafter referred to as BPHTB) as a regional acquisition tax is regulated in Government Regulation Number 35 of 2023 concerning General Provisions for Regional Taxes and Regional ...
Mochamad Irfan Faisal Hafid +3 more
semanticscholar +1 more source
. The payment system for Land and Building Rights Acquisition Fee (hereinafter referred to as BPHTB) as a regional acquisition tax is regulated in Government Regulation Number 35 of 2023 concerning General Provisions for Regional Taxes and Regional ...
Mochamad Irfan Faisal Hafid +3 more
semanticscholar +1 more source
Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
The current circumstances surrounding land problems are of great concern. The existing land law norms need to be revised to resolve the problems that arise.
Diya Ul Akmal +2 more
semanticscholar +1 more source
The current circumstances surrounding land problems are of great concern. The existing land law norms need to be revised to resolve the problems that arise.
Diya Ul Akmal +2 more
semanticscholar +1 more source
Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman
Tunas AgrariaFailure to implement good land redistribution to the community will lead to gaps in ownership of land rights in Indonesia. Implementation of land redistribution in accordance with expectations can at least ensure equal distribution of ownership of land ...
Hamda Afsuri Saimar +2 more
semanticscholar +1 more source
Mavisha: Law and Society Journal
The main problem in this study is the many nominee agreement practices in Indonesia, especially in Bali, as in the case of Decision Number 137/Pdt.G/2021/PN. Gin.
Mawar Faebriyanti +1 more
semanticscholar +1 more source
The main problem in this study is the many nominee agreement practices in Indonesia, especially in Bali, as in the case of Decision Number 137/Pdt.G/2021/PN. Gin.
Mawar Faebriyanti +1 more
semanticscholar +1 more source
Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
In Indonesia, the need for land is increasing day by day due to a significant increase in population. This causes the value of the land to increase. The increasing value of land can result in every community always cultivating the land.
Aqliyah Hafifah Elsura, S. Lubis
semanticscholar +1 more source
In Indonesia, the need for land is increasing day by day due to a significant increase in population. This causes the value of the land to increase. The increasing value of land can result in every community always cultivating the land.
Aqliyah Hafifah Elsura, S. Lubis
semanticscholar +1 more source

