Perkembangan Hak-Hak Jaminan atas Tanah
Jurnal Hukum & Pembangunan, 1979 Masalah hukum Jaminan pada umumnya selalu mendapat perhatian, di mana dikarenakan persoalan ini termasuk salah satu bidang dari pada hukum ekonomi pembangunan yang perlu diberikan prioritas dalarn pembinaan dan pengembangannya. Berpangkal dari pada anggapan yang demikian inilah kiranya maka Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan ...
openaire +2 more sources
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH OLEH BUKAN PEMILIK
Jurnal Akta Notaris, 2023 Penelitian ini akan mengkaji tentang Pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah oleh bukan pemilik, seharusnya dibuat dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan prinsip kehati-hatian oleh Notaris/PPAT.
Y. Setiawan, Suroto
semanticscholar +1 more source
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI REKLAMASI PANTAI
Mimbar Hukum, 2015 Status of reclamation coast land is state land. The status of land rights acquired privately held company is derived from reclamation building right or use right.
Urip Santoso
doaj +3 more sources
IMPELEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Pendaftaran Tanah di Kabupaten Lombok Barat) [PDF]
, 2015 Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum.
Rukyal , Aini
core
KEPASTIAN HUKUM PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR [PDF]
, 2007 lnvestor selalu dipandang sebagai subyek hukum yang kuat ekonominya, sehingga jarang terpikirkan apakah masih diperlukan suatu kepastian hukum bagi investor. Perolehan hak atas tanah bagi investor, yang berupa subyek hukum perorangan maupun badan hukum,
Sidabukke, Sudiman
core
PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DI INDONESIA
JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 2023 tanah memiliki peran yang penting di dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam hal pembangunan di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang ...
Muhammad Rafi, Arsin Lukman
semanticscholar +1 more source
Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Sebagai Dasar Pemberian Hak Milik: Kajian Terhadap Peraturan PTSL
Unes Journal of Swara JustisiaArtikel ini bertujuan untuk menggali konstruksi hukum penguasaan tanah sebagai dasar pemberian hak milik dalam peraturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia.
Muhammad Yusman Yusman +1 more
doaj +1 more source
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PELAKSANAAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG OBJEK TANAHNYA BELUM BERSERTIPIKAT (STUDI DI PD. BPR BKK PATI KOTA CABANG WEDARIJAKSA) [PDF]
, 2012 Menurut ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan, tanah yang belum bersertipikat dapat dijadikan sebagai objek Hak Tanggungan, dengan syarat pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan bersamaan dengan pendaftaran hak atas tanah yang ...
Puji , Utomo
core
Kedudukan pada Putusan Verstek sebagai Dasar untuk Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
Notary Law Journal, 2023 Peralihan hak melalui jual beli di bawah tangan mengakibatkan pembeli hanya dapat menguasai tanah secara fisik dan tidak dapat menguasai tanah secara yuridis, dimana pembeli tidak dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya tersebut. Penjual kemudian
Annisa Sintawati +2 more
semanticscholar +1 more source
Pemakaian Tanah Negara Bekas Tanah Warisan oleh Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing
Diversi, 2019 Sistem hukum waris di Indonesia tidak membedakan status kewarganegaraan sebagai syarat seseorang menjadi ahli waris. Walaupun demikian, terdapat pembatasan waktu 1 (satu) tahun bagi ahli waris berkewarganegaraan asing yang mewaris hak atas tanah berupa ...
Natalia Wijaya
doaj +1 more source