Results 101 to 110 of about 22,537 (128)

Kewarganegaraan Sebagai Hak Konstitusional: Penegak Hak Sipil dan Politik di Indonesia

Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
This study examines citizenship as a constitutional right in Indonesia, focusing on the foundational principles of citizenship, the roles of state institutions, challenges in the enforcement of rights, and relevant case studies. The research employs a doctrinal legal methodology with a normative approach, incorporating legislative, case law, conceptual,
null Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, null Ashfiya Nur Atqiya, null Hanifah Muslimah, null Rana Inas Zahira, null Dina Setiana Pratiwi   +4 more
openaire   +1 more source

IMPLEMENTASI ATAS KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PASAL 68 AYAT (1) UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI [PDF]

, 2017
Partai politik merupakan bentuk dari kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemerdekaan berpikir serta kebebasan berekspresi. Maka dari itu, kebebasan berserikat merupakan hak yang sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi ...
Tuti Atika Ferawati, 121000250
core  

Hak Masyarakat Dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik [PDF]

, 2016
Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak untuk mendapatkan informasi dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil, karna setiap orang berhak atas kebebasan untuk mencari. memperoleh, menyimpan, menerima dan menyampaikan
SADDU, C. (CAHYANI)
core  

Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang [PDF]

, 2014
The many the petition judicial review of legislation, as legislation product Parliament and the President, at the Constitutional Court, indicates law making as any of the products of law in Indonesia is currently seen by many parties have not ...
Kurniawan, A. K. (Alek)
core  

Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu [PDF]

, 2013
Constitution, as the supreme law, is created to protect human rights. Constitution contains basic principles of state administration and citizens rights that have to be protected. In relation to the citizens political rights, election is related to Human
Gaffar, J. M. (Janedjri)
core  

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG DIANCAM HUKUMAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN

Unes Journal of Swara Justisia, 2019
Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia atas perlindungan hukum dan menjamin persamaan hak mereka tidak dilanggar saat diinterogasi oleh aparat penegak hukum.
Rio Guswandi, Wirna Rosmelly
doaj  

Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara di Bidang Kesehatan

Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara melalui BPJS Kesehatan, namun bagi manusia gerobak belum dapat merasakan pelayanan dikarenakan ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi, tentunya hal ini bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
null Muhammad Emil Kesuma, null Iza Rumesten RS, null Suci Flambonita   +2 more
openaire   +1 more source

KEWENANGAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 [PDF]

, 2017
Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan ...
Permatasari,, Indah, Suryawan,, I Gusti Bagus   +1 more
core  

Pengakuan Masyarakat Adat Tentang Hak Ulayat [PDF]

, 2014
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi masyarakat adat dan hukum adat di Indonesiadan bagaimana pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam hukum pertanahan serta bagaimana keberadaan hak ulayat masyarakat adat sebagai ...
Saleo, A. (Admon)
core   +1 more source

Ide Dasar Komite Advokasi Rumah Sakit sebagai Model Perlindungan Hak Konstitusional Dokter dan Pasien [PDF]

, 2017
Dokter dan pasien berada dalam suatu hubungan hukum berdasarkan atas kontrak terapeutik. Momentum dimulainya kontrak terapeutik ini ditandai dengan adanya Persetujuan Tindakan Medik (informed consent) baik lisan maupun tulisan.
Mangesti, Y. A. (Yovita)
core