Results 11 to 20 of about 22,537 (128)

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA BERBASIS HAK KONSTITUSIONAL

open access: yesEkasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian, 2020
This paper discusses the importance of constitutional rights-based legal protection for domestic workers. The lack of attention from the Indonesian Government towards domestic workers has resulted in employers not treating domestic workers in Indonesia ...
Fadhli Junaidi
doaj   +3 more sources

PERTARUNGAN KONSTITUSIONAL PADA PEMILU 2014 DAN KONSOLIDASI HAK-HAK PEMILIH DI INDONESIA

open access: yesSASI, 2015
Election is an important pillar of the concept of rule of law and the concept of democracy. Election is a constitutional fight for their regime's power.
Jacoba Sahalessy
doaj   +2 more sources

Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional

open access: yesJurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2023
This research generally aims to identify the developments in the concept of human rights at both the national and international levels. In particular, this study analyzes how the conception of education is a constitutional right of every Indonesian citizen.
I Dewa Gede Palguna   +1 more
openaire   +2 more sources

Hak-Hak Masyarakat Adat, Pengakuan dan Demokrasi

open access: yesNakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022
Masyarakat adat sebagai entitas negara mempunyai hak-hak konstitusional yang harus dipenuhi. Namun, eksistensi masyarakat adat dewasa ini masih termarginalisasi sehingga tidak banyak terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ishak Ishak   +3 more
doaj   +5 more sources

Pengecualian Prinsip Non Retroaktif pada Hukum Formil: Pelanggaran atau Perlindungan Hak Asasi Manusia?

open access: yesAlauddin Law Development Journal, 2023
Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau prinsip non retroaktif merupakan hak konstitusional. Namun, penerapannya pada hukum formil di putusan praperadilan setelah penambahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan melalui
Nurul Zashkia
doaj   +1 more source

Analisis penegakan hak konstitusi melalui constitutional complaint pada mahkamah konstitusi sebagai perwujudan negara hukum menurut persfektif siyasah dusturiyah

open access: yesJurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023
Dalam UUD 1945, secara eksplisit tidak disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara constitutional complaint, karena dalam Pasal 24C UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara limitatif.
Nur Fadilah Putri Sagala   +1 more
doaj   +1 more source

Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia

open access: yesJurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2021
The basis for the establishment of the Constitutional Court is an effort to uphold the principles of a rule of law and to provide maximum protection for democracy and basic rights of citizens. As the main objective of the rule of law is to protect the freedom of individual citizens from the State's power.
Herdi Munte, Christo Sumurung Tua Sagala
openaire   +2 more sources

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat

open access: yesNurani Hukum, 2020
Pemenuhan dan pengakuan masyarakat adat seharusnya bertalian dengan substansi hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sefa Martinesya
doaj   +1 more source

PENGENALAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI SEKOLAH

open access: yesJurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI), 2019
Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka salah satu yang menjadi indikatornya adalah adanya jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara. dalam konteks negara yang berkedaulatan rakyat maka perlu sebuah pemahaman yang baik terkait hak-hak Konstitutional yang dimiliki oleh warga negara.
Pratiwi, Dian Kus   +2 more
openaire   +4 more sources

Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa

open access: yesJurnal Konstitusi, 2022
The election of village heads (Pilkades) is the representation of democracy at the village level. Nevertheless, the supervision mechanism by the district/city level election committee (PPK) becomes problematic when the authority also coincides with the ...
Supriyadi Arief   +1 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy