Results 71 to 80 of about 22,537 (128)
Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia [PDF]
The first and foremost problem in this study is testing the urgency of the legislation that is integrated in the Constitutional Court. Secondly, it deals with the relevance of the integration testing of the legislation to the development of law in ...
Hidayati, M. N. (Maryam) +1 more
core +1 more source
Urgensi Kewenangan Constitutional Complaint dalam Penguatan Hak-Hak Konstitusional
The idea of the urgency of constitutional complaint authority to the Constitutional Court is part of an effort to protect the rights of citizens protected by the 1945 Constitution. This arose because the constitutional rights of citizens are often violated by various parties, including non-compliance of state administrators and abuse of authority in ...
Afifah Fitri Sakinah +1 more
openaire +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai keadilan sebagai dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi No 74/PUU-XVIII/2020 Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan Legal Standing Pemohon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.
Budahu, Muhammad Abdi Sabri +3 more
openaire +2 more sources
Penyempurnaan sistem hukum dan konstitusi merupakan prasyarat untuk membangun negara demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam cabang kekuasan kehakiman, salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut terkait dengan adanya gagasan pembentukan mekanisme
Josua Satria Collins, Pan Mohamad Faiz
doaj +1 more source
Keterbatasan Pengadilan untuk Melakukan Pengujian Konstitusional (Constitutional Review): Pengalaman Jepang [PDF]
The realm of political practice today , a mechanism for checking the legalnorms by the court to ensure the coherence of the legislation of the constitution becomes inevitable (judicial constitutional review ) .
Isharyanto, I. (Isharyanto)
core
Calon Perseorangan Dalam Pilkada (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mk RI Nomor 5/puu-v/2007) [PDF]
The right to participate in the government is a constitutional right of every citizen of Indonesia, which recognized and guaranteed by Article 27 Paragraph (1), and Article 28 D Paragraph (1) and (3) of the UUD NRI Tahun 1945.
Sitabuana, T. H. (Tundjung)
core +2 more sources
Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 [PDF]
The phenomenon of a pair-single candidate threatens delays in the implementation of simultaneous Regional Head Elections in some districts until 2017. Although the Commission extends the registration period of candidates to avoid the delay of elections ...
Nazriyah, R. (R)
core +2 more sources
Mahkamah Konstitusi mengabulkan perlindungan hak konstitusional pekerja yang melaksanakan pernikahan sesama pekerja dalam satu atap perusahaan. Sebelum terbit putusan Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, merasa dirugikan ...
Septina Lia Triastuti
doaj +1 more source
Konflik di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji, Lampung pada hakikatnya adalah manifestasi kontestasi akses atas kawasan sumberdaya hutan. Konflik pengelolaan hutan tanaman industri yang berlangsung belasan tahun menjadi silang sengketa antara investor dan ...
Wahab, Oki Hajiansyah
core
Pengakuan Hak Konstitusional Pengelolaan Sumber Daya Industri Ekstraktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat [PDF]
Resource management, extractive industries have a significant role to state revenues. Extractive industries sector in Indonesia is a very closed industry sectors primarily on revenues derived from state income Cooperation Contract (KKS).
Husna TR, Cut Asmaul
core

