Results 91 to 100 of about 168,383 (156)

Implementasi Perubahan Status Tanah Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan

UNISKA LAW REVIEW, 2020
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi perubahan status tanah hak milik menjadi hak guna bangunan di kantor pertanahan Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji secara mendalam implementasi perubahan status tanah hak milik menjadi hak guna bangunan di kantor pertanahan Kabupaten Kediri.
openaire   +1 more source

HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (HMSRS) SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM HAK TANGGUNGAN

Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 2021
Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kebendaan yang memberikan pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun, hak bersama atas benda-benda dan hak bersama atas tanah.
openaire   +3 more sources

Eksistensi dan Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan terhadap Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagai Jaminan Hutang dalam Perjanjian Kredit di Bank [PDF]

, 2015
Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui eksistensi dan kekuatan eksekutorial sertipikat hak tanggunganterhadap hak milik atas satuan rumah susun sebagai jaminan hutang dalam perjanjian kredit di Bank.
Paramita, P. (Putri)
core  

Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik

Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
The State, as the supreme authority over land, water, and outer space, including the natural resources within, holds the highest level of power as an entity representing the entire population. This authority includes the regulation, utilization, use, and maintenance of these resources, as well as defining the legal relationships between individuals and
openaire   +1 more source

Pembatalan Sertipikat Hak Milik yang Mengandung Cacat Formalitas dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 335/pdt/2013/pt.smg) [PDF]

, 2016
Sertipikat adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, namun apabila terdapat ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut, maka sertipikat dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan Kepala BPN dapat memerintahkan hal tersebut.
Ana Silviana, Triyono, Muhammad Ali Akbar Hadiyono Loekito*
core  

KEBERPIHAKAN REGULASI PERTANAHAN TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ADAT DI DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG)

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2014
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah adat di Desa Kubutambahan dan bentuk keberpihakan regulasi pertanahan terhadap hak masyarakat adat; serta peran desa pakraman dalam mengatasi sengketa
Ratna Artha Windari
doaj   +1 more source

Kekuatan Hukum Grondkaart Milik PT. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus Penguasaan Tanah di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang) [PDF]

, 2017
Asal-usul tanah merupakan salah satu kunci untuk bisa menyelesaikan satu per satu masalah pertanahan, seperti sengketa tanah antara PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) dengan warga Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, dimana PT. KAI berpegang
I.G.A Gangga Santi, Agung Basuki Prasetyo, Rizky Yulia Chandra*
core  

STUDI PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR [PDF]

, 2011
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perubahan hak milik atas tanah menjadi hak guna bangunan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
FATMAWATI:, YENIK
core  

PENGATURAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH HUNIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

Al-Adl, 2014
Pada hakekatnya sewa menyewa tidak dimaksud berlangsung terus menerus, melainkan pada saat tertentu pemakaian dari barang tersebut akan berakhir dan barang akan dikembalikan lagi kepada pemilik semula, mengingat hak milik atas barang tersebut tetap ...
Muhammad Aini
doaj   +1 more source

Pembatasan Hak Bagi Pemilik Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Wilayah Adat Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende (Studi di Wilayah Adat Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende) [PDF]

, 2015
The registration of land right was aimed to ensure that the holder of this land right could provide the existence of right holding and also to provide law certainty and law protection to the holder of land right.
Pricemarina, M. C. (Maria)
core