Results 61 to 70 of about 168,383 (156)

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Hak Penggunaan Merek Dagang Milik Orang Lain

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Penghentian penyidikan diatur Pasal 109 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Seperti dalam laporan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek, dihentikan oleh penyidik akibat adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ...
Soni Handriyadi, Iyah Faniyah, Fahmiron
doaj   +1 more source

TANAH TERLANTAR, MENYALAHI FUNGSI SOSIAL TANAH

open access: yesJurnal Sosial Humaniora, 2009
Undang-undang Dasar 1945 BAB XIV pasal 33 ayat (3) mengamanahkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Yuwono Yuwono
doaj   +1 more source

KONSEP HAKI DALAM HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA BAGI PERLINDUNGAN HAK MEREK DI INDONESIA

open access: yesAdliya, 2020
Dalam hukum ekonomi Islam, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dikenal dengan sebutan Hak Ibtikar. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengu­mumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak ...
Ade Hidayat
doaj   +1 more source

SENGKETA PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI ATAS TANAH HAK GUNA USAHA

open access: yesReformasi Hukum Trisakti, 2022
Pendaftaran tanah diperlukan untuk jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Sertipikalist tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat. Namun terdapat kasus sertipikat ganda lebih dari satu sertipikat di atas satu bidang tanah yang sama di Kabupaten Kuantan Singingi.
Aldavira Artamevia, Listyowati Sumanto
openaire   +1 more source

UPM-MARDI meterai perjanjian selesai isu hak milik tanah mereka [PDF]

open access: yes, 2013
PUTRAJAYA, 5 Mac - Universiti Putra Malaysia (UPM) dan MARDI telah menandatangani satu memorandum perjanjian pertukaran hak milik tanah warisan sejarah kedua-dua institusi jiran bagi melancarkan urusan pertukaran hak milik. Memorandum persefahaman ini
Universiti Putra Malaysia, Bahagian Komunikasi Korporat
core  

Pemakaian Tanah Negara Bekas Tanah Warisan oleh Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing

open access: yesDiversi, 2019
Sistem hukum waris di Indonesia tidak membedakan status kewarganegaraan sebagai syarat seseorang menjadi ahli waris. Walaupun demikian, terdapat pembatasan waktu 1 (satu) tahun bagi ahli waris berkewarganegaraan asing yang mewaris hak atas tanah berupa ...
Natalia Wijaya
doaj   +1 more source

Tionjauan Tentang Konstruksi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan bermotor Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia [PDF]

open access: yes, 2012
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia dan untuk mengetahui hasil analisis tentang perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan ...
SETYAWAN, YOPPY YUWANA PUTRA
core  

Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, dan Resolusi

open access: yesNeoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Hak ulayat masyarakat adat di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan hukum. Meskipun pengakuan hak ulayat tercantum dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.
Stephy Anggi Eliza Tambunan   +2 more
openaire   +1 more source

Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Milik Orang Lain (Studi Kasus Hak Tanggungan Di Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono Selatan) [PDF]

open access: yes, 2014
Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah ...
, Darsono, S.H., M.H.   +2 more
core  

PENERAPAN KETENTUAN PASAL 21 AYAT (3) UUPA TENTANG KEPEMILIKAN TANAH BAGI WNI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

open access: yesJurnal IUS, 2016
Secara filosofis tanah tercantum dalam UUD RI 1945 dalam Pasal 33 ayat (3). Ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1), hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik.
Sayaman Harahap
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy