Results 71 to 80 of about 168,383 (156)

Hak Guna Bangunan Pada Apartemen [PDF]

open access: yes, 2014
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengertian, ilmu serta membuka wawasan dalam hal penggunaan Hak Guna Bangunan (HGB) pada sebuah apartemen. Hasil penelitian ini dapat dibaca bahwa dalam penggunaan bangunan apartemen harus memiliki surat yang ...
Septiningsih,SH,MH, Ismawati
core   +2 more sources

Kepemilikan Tanah Hak Milik yang Dikuasai Bersama Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang Diperoleh Berdasarkan Warisan di Provinsi Aceh [PDF]

open access: yes, 2018
Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa orang asing yang sudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang
Ismail, I. (Ilyas)   +2 more
core  

Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam

open access: yesMedia Iuris, 2019
Peralihan hak milik tanah waris dapat terjadi karena pewarisan yang di dasari tanpa wasiat dan/atau dengan adanya sebuah perbuatan hukum pemindahan hak.
Siti Maghfirotun Nimah
doaj   +1 more source

WAKAF HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

open access: yesMinhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2020
Akhir-akhir ini banyak permasalahan rumah susun yang mencuat dipermukaan, hal tersebut dikarenakan tingginya infestasi rumah susun yang tidak dibarengi dengan pengetahuan hukum yang terkait dengan rumah susun di kalangan masyarakat luas. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia baik itu sebagai tempat tinggal, usaha perkantoran, usaha ...
Ahmad Fauzi Aziz, Abdul Chalim Nur
openaire   +2 more sources

THE IMPLICATION OF SPECIAL PROVISIONS FOR DISPUTES OVER OWNERSHIP RIGHTS AND OTHER CIVIL DISPUTES TOWARDS RELIGIOUS COURT JURISDICTION

open access: yesMimbar Hukum, 2015
This study analyzes the meaning and scope in terms of property rights disputes or other disputes on specialis rule of clause (2) Article 50 paragraph (2) of the Law on Religious Courts and its implications to the boundary of the absolute competence ...
Mrs. Hartini
doaj   +3 more sources

PENGATURAN PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

open access: yesKertha Patrika, 2018
Penelitian ini berjudul “Pengaturan Perolehan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran”. Isu hukum yang dibahas adalah adanya konflik aturan (conflicten van normen) antara Pasal 3 PP No. 103 Tahun 2015 dengan Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU No.
GEDE ODE ANGGA PRATAMA
doaj  

Pergeseran Pendekatan Ras Menjadi Kewarganegaraan Pada Hukum Perdata Tentang Orang (Telaah Sinkronisasi Ketentuan Subjek Hak Milik atas Tanah dengan Politik Hukum Kewarganegaraan)

open access: yesRechtIdee, 2017
Politik hukum pengaturan tentang orang yang telah bergeser dari pendekatan ras (golongan penduduk) menjadi kewarganegaraan pascakemerdekaan Indonesia adalah adalah ketentuan tentang subjek Hak Milik atas Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
Siti Zulaekhah
doaj   +1 more source

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK DIATAS HAK PENGELOLAAN DIKOTA BATAM [PDF]

open access: yesDE'RECHTSSTAAT, 2019
Hak Pengelolaan yang diberikan kepada BP Batam secara parsial diberikan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, namun prosesnya tetap melakukan pendaftaran tanah di kantor Badan Pertanahan Kota Batam. Dengan pengaturan tersebut terdapat perbedaan dalam prosedur kepengurusan status Hak atas Tanah di Kota Batam dengan kota lainnya.
openaire   +1 more source

PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DALAM PRAKTIK JUAL BELI TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR. 05 TAHUN 1960 [PDF]

open access: yes, 2016
Undang – Undang Agraria (UUPA), melarang penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA yang menetapkan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah.
Dr. Jaya Kesuma, SH., MH., NPM. 129313006   +1 more
core  

Implikasi Diskresi Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah

open access: yesCepalo, 2019
Pada keadaan tertentu menteri pertanahan serta kepala kantor pertanahan dapat mendaftarkan pemindaan hak atas tanah dalam suatu bidang tanah hak milik, yang dalam hal ini aktanya tidak dibuat oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT.
Upik Hamidah
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy