Results 21 to 30 of about 290,117 (140)

Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja/Buruh Dengan Dasar Menolak Mutasi Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan

open access: yesJurnal Wawasan Yuridika, 2018
Perlindungan hukum Ketenagakerjaan mulai mendapatkan tempat setelah keluarnya Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana posisi Pekerja/buruh dan Pengusaha/Perusahaan mendapatkan posisi yang seimbang, akan tetapi permasalahan hukum ...
Deden Muhammad Surya
doaj   +1 more source

Alienation of Labour Regulations in The Job Creation Law With International Human Rights

open access: yesAdliya, 2023
Job creation regulated in Law 6 of 2023 still leaves legal problems at the norm level, especially regarding workers' rights. This study analyses the workers' rights regulations regulated in the International Covenant on Economic, Social, and Cultural ...
Muhammad Ihsan Firdaus   +2 more
doaj   +1 more source

Komitmen Kesatuan Sekerja terhadap Hak Pekerja dan Kebajikan Pekerja di Kesatuan Pekerja-Pekerja Sabah Electricity Sdn Bhd (KPPSESB) Sabah [PDF]

open access: yes, 2021
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui komitmen kesatuan sekerja terhadap hak pekerja dan kebajikan pekerja di Kesatuan Pekerja-Pekerja Sabah Electricity Sdn. Bhd (KPPSESB) Kota Kinabalu. Hak pekerja dan kebajikan pekerja merupakan satu perkara yang amat
Bernadette Augustin
core   +1 more source

Perlindungan dan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO

open access: yesJurnal HAM, 2019
Meskipun Indonesia sudah meratifikasi konvensi-konvensi International Labor Organization (ILO) yang mengatur tentang keseteraan gender, namun faktanya masih banyak berbagai pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan konvensi tersebut.
Desia Rakhma Banjarani, Ricco Andreas
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA KONTRAK (OUTSOURCING) DI KOTA AMBON

open access: yesSASI, 2011
outsourcing sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang juga memiliki hak asasi. Salah satu bentuk hak asasi pekerja kontrak adalah mendapatkan jaminan untuk dilindungi sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan serta pancasila dan tujuan Negara yang ...
Barzah Latupono
doaj   +1 more source

PEMENUHAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK PMI DI MALAYSIA OLEH PUSAT PENDIDIKAN WARGA NEGERA INDONESIA

open access: yesSiyar Journal, 2023
Keikutsertaan komunitas atau institusi masyarakat dalam pengentasan masalah sosial merupakan fenomena yang telah umum terjadi, terlebih saat kasus yang tengah diperhatikan sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh komunitas terkait.
Avilla Adwidya Udhwalalita   +1 more
doaj   +1 more source

Pandemi COVID-19 Merenggut Hak Kesehatan Pekerja [PDF]

open access: yes, 2023
Selama pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang memilih merumahkan karyawannya mulai dari yang dirumahkan sementara atau sampai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menunggak iuran BPJS Kesehatan para pekerja.
Iin Kristanti, I Gusti Ayu Made   +1 more
core   +1 more source

Pendampingan bagi Para Tenaga Kerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kediri

open access: yesMedia Iuris, 2020
Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan kesehatan, pedidikan dan pekerjaan yang layak. Hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang harus diwujudkan oleh Pemerintah.
Hilda Yunita Sabrie   +3 more
doaj   +1 more source

HARMONISASI HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PANCASILA SILA KE LIMA

open access: yesJurnal Wawasan Yuridika, 2015
Harmonisasi hukum menjadi bagian penting hukum Indonesia terutama berkaitan dengan perlindungan pekerja yang berada dalam suatu perusahaan pailit, bagian ini menjadi penting karena ketidakharmonisan yang terjadi antara undang-undang menyebabkan hilangnya
Rian Kurniawan
doaj   +1 more source

HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA

open access: yesJuripol, 2021
Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga telah dijawab oleh pemerintah dengan adanya PERMENAKER RI Nomor 2 Tahim 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna (majikan) dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta ...
openaire   +3 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy