Results 1 to 10 of about 137,332 (188)
Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang diselenggarakan dalam pemerintahan harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Namun, masih banyak hal yang belum berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Terdapat berbagai macam halangan yang membuat manusia berada dalam kesulitan khususnya dalam masalah kehidupan dan perekonomian.
R Yuniar Anisa Ilyanawati
exaly +3 more sources
This research aims to analyze the legal consequences of using a Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights (SKMHT), focusing on creditor protection when mortgage rights are not registered at the Land Office. Legal uncertainty arises for creditors when
Ana Silviana
exaly +4 more sources
Penerbitan Akta Konsen Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertipikat Hak Tanggungan Yang Hilang
Hapusnya hak tanggungan berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) UUHT mengharuskan dilakukannya roya terhadap hak tanggungan. Roya dilakukan apabila utang yang dijamin dalam perjanjian pokoknya telah lunas. Salah satu syarat untuk meroya adalah adanya sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan untuk dilakukannya pencoretan.
Nugroho Satrianto
exaly +3 more sources
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PERINGKAT KEDUA DALAM EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN [PDF]
Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan tentunya sarat akan resiko, maka Bank wajib untuk mengelola resiko tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya manajemen resiko.
DIMAS NUR ARIF PUTRA SUWANDI
doaj +2 more sources
Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Guna Bangunan diatas Hak Milik
Debt guarantees attached to building use rights above property rights are prone to problems, especially if there is default or there has been no repayment but the building use rights have expired. Based on that, this study aims to analyze the imposition
Althea salza Nastiti +3 more
doaj +2 more sources
Pola Spasial Hak Tanggungan dalam Perkembangan Perkotaan Purwokerto
Hak tanggungan sebagai salah satu investasi swasta memiliki nilai besar, begitu juga di Perkotaan Purwokerto. Namun disatu sisi belum banyak yang melakukan analisis kontribusi terhadap perkembangan suatu wilayah khususnya perkotaan.
Nesty Vie Laily, Iwan Rudiarto
doaj +4 more sources
ANALISIS YURIDIS HAK KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN
Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa jika debitor pailit, kreditor separatis pemegang hak tanggungan berhak menjual sendiri secara langsung benda yang dijadikan jaminan hak tanggungan yang disebut parate
NINA YOLANDA
doaj +3 more sources
Persoalan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan [PDF]
Parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut.
Jamilus Jamilus
doaj +2 more sources
This article discusses the implementation of parate execution of Mortgage Rights based on Law No. 4 of 1996 in Indonesia. The urgency of this study lies in the importance of providing legal certainty and protection of the rights of creditors and debtors in the auction execution process, which is a primary mechanism in resolving non-performing loans ...
Syaddan Dintara Lubis
exaly +2 more sources
Problems that often arise related to objects that are used as collateral for mortgage rights are being burdened with other rights, which means that there is a third party who owns or controls the rights to the object that is used as collateral, and based on this, the third party also has the right to submit or a settlement or legal action against him ...
Yuliana Yuliana +2 more
exaly +2 more sources

