KEPASTIAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DI ATAS HAK PENGELOLAAN
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2022 Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memunculkan norma baru mengenai hak atas tanah di atas hak pengelolaan berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. Hak-hak atas tanah di atas hak pengelolaan tersebut secara substansi merupakan hak pengelolaan, bagaimana jika hak-hak atas tanah di atas hak pengelolaan ...
openaire +1 more source
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR AKIBAT ADANYA PERUBAHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MELALUI PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN DAN KUASA (LETTER OF UNDERTAKING) (Studi di PT. Bank Permata Tbk. Cabang Semarang) [PDF]
, 2015 Salah satu peristiwa yang dapat menghapuskan Hak Tanggungan adalah hapusnya hak atas tanah, yang dapat terjadi antara lain dari peristiwa pemasukan dalam perusahaan (inbreng).
Muhammad Rofiudin, Kurniawan
core
PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN KONTRA FIAT PENGADILAN
Refleksi Hukum, 2016 Abstrak Pelaksanaan Parate Eksekusi dilakukan oleh Bank sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Artikel ini hendak mengetahui dan menganalisa peranan Parate Eksekusi Hak Tanggungan yang secara teknis sering berbenturan dengan Surat Putusan ...
Tan Henny Tanuwidjaya
doaj +1 more source
Hak Tanggungan dalam Perjanjian Mudharabah
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)Mudharabah is one of the sharia banking products that in the implementation of its contract, it is mandatory to apply the principle of prudence as mandated by the Law. One form of implementation of the principle of prudence is the application of the 5C provisions which contain elements of collateral or guarantees.
openaire +1 more source
KEDUDUKAN KREDITUR HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN
SUPREMASI HUKUM, 2020 Dalam Undang-undang Hak Tanggungan menentukan jaminan hak tanggungan bagi kreditur untuk mengeksekusi secara langsung jaminan hak tanggungan yang dijadikan jaminan pelunasan terhadap utang dalam hal apabila debitur tidak dapat membayar utang-utangnya ataukah debitur sedang dalam proses dipailitkan.
openaire +2 more sources
Determinan Keberhasilan Lelang Hak Tanggungan pada Kpknl Manado Tahun 2015-2016 [PDF]
, 2017 DETERMINAN KEBERHASILAN LELANG HAK TANGGUNGAN PADA KPKNL MANADO TAHUN 2015-2016 Josep May Hardi Ginting, Vekie A Rumate, Debby Ch. RotinsuluFakultas Ekonomi dan Binis, Magister Ilmu Ekonomi dan BisnisUniversitas Sam Ratulangi, ManadoABSTRAKPenelitian ini
Ginting, J. M. (Josep) +2 more
core
YurisprudenLelang eksekusi objek hak tanggungan dalam konsep parate eksekusi yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang tidak selamanya berjalan sempurna karena disebabkan oleh debitur tidak kooperatif, sehingga menghambat proses lelang.
Ade Septyana
doaj +1 more source
Kajian Hukum Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi pada Kantor Notaris di Purwodadi) [PDF]
, 2013 Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah kuasa yang bersifat khusus, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain selainnya membebankan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan dalam bentuk SKMHT yang bentuknya telah ditetapkan. Fungsi dan
, Darsono, S.H., M.Hum. +2 more
core
Harmonisasi Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan yang Melekat pada Benda Jaminan [PDF]
, 2013 Penelitian ini dilatar belakangi adanya disharmonisasi norma hukum antara Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka skripsi ini berjudul “Harmonisasi Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan ...
Agca, S. H. (Siti)
core
Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Milik Orang Lain (Studi Kasus Hak Tanggungan Di Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono Selatan) [PDF]
, 2014 Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah ...
, Darsono, S.H., M.H. +2 more
core