Results 131 to 136 of about 30,581 (136)
Some of the next articles are maybe not open access.
Implementasi Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik
Amsir Law Journal, 2023Guarantee law is very important in sustaining development and economic recovery which is being actively implemented in Indonesia. The land guarantee institution is one of the guarantees that has the ability to provide legal certainty in protecting the guarantor and the guarantee recipient, or commonly called the mortgage right.
Vanny Djakatara +2 more
openaire +1 more source
2019
Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengharuskan dilakukannya roya terhadap hak tanggungan. Roya dilakukan apabila utang yang dijamin dalam perjanjian pokoknya telah lunas. Salah satu syarat untuk meroya adalah adanya sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan untuk dilakukannya pencoretan.
openaire +1 more source
Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengharuskan dilakukannya roya terhadap hak tanggungan. Roya dilakukan apabila utang yang dijamin dalam perjanjian pokoknya telah lunas. Salah satu syarat untuk meroya adalah adanya sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan untuk dilakukannya pencoretan.
openaire +1 more source
Proses Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND), 2022Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan yang diamanatkanoleh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Indonesia memiliki banyak sekali peraturan yang mengaturberbagai macam hal demi menjamin kepastian hukum bangsanya.
openaire +1 more source
2022
KEDUDUKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) SEBAGAI KUASA MUTLAK DITINJAU DALAM PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN (SISTRI WAHYUNI, 1820123045, Fakultas Hukum Unand, 2018, 101 Halaman) Pembimbing Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn dan Dr. Delfiyanti, S.H., M.H ABSTRAK Pengaturan pembuatan SKMHT didasarkan pada pasal 15 UU Hak Tanggungan 1996 terdapat pada
openaire
KEDUDUKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) SEBAGAI KUASA MUTLAK DITINJAU DALAM PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN (SISTRI WAHYUNI, 1820123045, Fakultas Hukum Unand, 2018, 101 Halaman) Pembimbing Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn dan Dr. Delfiyanti, S.H., M.H ABSTRAK Pengaturan pembuatan SKMHT didasarkan pada pasal 15 UU Hak Tanggungan 1996 terdapat pada
openaire
Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Hak Tanggungan diharapkan mampu menjadi lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT, dimana pemberi Hak Tanggungan sendiri menghadap langsung kehadapan PPAT atau dapat juga dengan menggunakan SKMHT yang dibuat oleh notaris atau PPAT sebagai dasar pembuatan APHT.
openaire +1 more source
Hak Tanggungan diharapkan mampu menjadi lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT, dimana pemberi Hak Tanggungan sendiri menghadap langsung kehadapan PPAT atau dapat juga dengan menggunakan SKMHT yang dibuat oleh notaris atau PPAT sebagai dasar pembuatan APHT.
openaire +1 more source
2018
Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Latar belakang penelitian ini adalah adanya Sertifikat tanah yang masih memuat catatan pembebanan Hak Tanggungan sekalipun kenyataannya tanah tersebut sudah bersih dari hak tanggungan karena belum di daftarkan roya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penghapusan hak tanggungan (Roya)
openaire
Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Latar belakang penelitian ini adalah adanya Sertifikat tanah yang masih memuat catatan pembebanan Hak Tanggungan sekalipun kenyataannya tanah tersebut sudah bersih dari hak tanggungan karena belum di daftarkan roya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penghapusan hak tanggungan (Roya)
openaire