Results 131 to 140 of about 137,332 (188)

Proses Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Jurnal Hukum Non Diskriminatif, 2022
Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan yang diamanatkanoleh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Indonesia memiliki banyak sekali peraturan yang mengaturberbagai macam hal demi menjamin kepastian hukum bangsanya.
exaly   +2 more sources

IMPLEMENTASI EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

, 2018
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bagaimanakah implementasi serta akibat hukum pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Karianga, Saray Henriyani, KOKO SUTRESNO
openaire   +4 more sources

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMENUHAN ASAS PUBLISITAS DALAM PROSES PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Hak Tanggungan diharapkan mampu menjadi lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT, dimana pemberi Hak Tanggungan sendiri menghadap langsung kehadapan PPAT atau dapat juga dengan menggunakan SKMHT yang dibuat oleh notaris atau PPAT sebagai dasar pembuatan APHT.
exaly   +2 more sources

KUASA MEMBERIKAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI DASAR PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

, 2020
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pendaftaran pemberian hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan bagaimana proses pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) pada saat pemberian hak tanggungan yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1.
Lasut, Stephan Ricardo
openaire   +4 more sources

PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN [PDF]

, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuatan akta pemberian hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bagaimana  pengaturan hukum perdaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1.
Mewengkang, A. J. (Adelheid), Mewengkang, Adelheid Jennifer   +1 more
openaire   +2 more sources

Implikasi Hukum Akibat Kelalaian dalam Pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Tanpa Dihadiri Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor: 05/PTS/MPWN/Prov. Jawa Barat/II/2025)

Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Praktik kenotariatan memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam UUJN.
Prigel Ma'mur Mahandry, Zulfikar Judge, Achmad Edi Subiyanto, Joko Widarto, Tuti Elawati   +4 more
semanticscholar   +1 more source

Perlindungan Kreditur Separatis terhadap Jangka Waktu Eksekusi Objek Hak Tanggungan dalam Proses Insolvensi

Binamulia Hukum
Perlindungan terhadap kreditur separatis dalam jangka waktu eksekusi objek hak tanggungan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Andy Gustaf Hutabarat, S. Sunarmi, R. Robert   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Hak Guna Bangunan yang Akan Berakhir

Karimah Tauhid
Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan atas hak guna bangunan yang akan berakhir merupakan isu penting dalam praktik hukum dan ekonomi di Indonesia.
W. Saputra, Sudiman Sihotang, R. A. Ilyanawati   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Analisis Penyalahgunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Praktik Hukum Jaminan di Indonesia

Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah dokumen hukum yang memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk membebankan hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Dsk Putu Ayu Leni Agustini, Aju Putrijanti   +1 more
semanticscholar   +1 more source

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Bank Selaku Kreditur Separatis Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Sus-Gll/2017/Pn. Niaga Smg)

Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh bank sebagai kreditur separatis kerap menghadapi hambatan, terutama ketika debitur mengalami pailit atau wanprestasi. Meskipun hak tanggungan memberikan kedudukan istimewa melalui hak mendahului, praktiknya sering
Murni Ardina Pandiangan, Joko Widarto, I. M. Kantikha, Zulfikar Judge, Tuti Elawati   +4 more
semanticscholar   +1 more source