Results 31 to 40 of about 30,581 (136)

Problems Of Implementation Of Electronic Land Certificate Arrangements As Debt Guarantee

open access: yesProphetic Law Review, 2022
The implementation of land registration and electronic mortgage installation is intended to provide efficiency to rights holders and related agencies in carrying out activities in the land sector.
Kartina Pakpahan, Azharuddin, Leviyanti
doaj   +1 more source

TANGGUNG GUGAT DEBITOR TERHADAP HILANGNYA HAK ATAS TANAH DALAM OBYEK JAMINAN HAK TANGGGUNGAN

open access: yesYuridika, 2015
Pengikatan suatu benda khusus sebagai suatu jaminan, merupakan wujud dari prinsip kehati-hatian pihak kreditor dalam perjanjian hutang piutang, dan hal ini akan melahirkan hak kebendaan.
Fani Martiawan Kumara Putra
doaj   +1 more source

Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri Dalam Perbankan : Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017

open access: yesKhazanah Hukum, 2020
Bank dalam memberikan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat  memiliki keyakinan atas kesanggupan debitur dalam rangka pengembalian hutang  sesuai isi perjanjian yang telah disepakati.
Rahmadi Indra Tektona
doaj   +1 more source

Mekanisme Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

open access: yesRecital Review, 2023
The purpose of this study is to find out and analyze imposition of land and building rights (BPHTB) acquisition fees on the complete systematic land registration program (PTSL). Second, mechanism for the Transfer of complete systematic land registration (
Indra Lestari, Rosmidah Rosmidah
doaj   +1 more source

KEABSAHAN KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS [PDF]

open access: yesJurnal Legislasi Indonesia, 2020
The validity of a notary deed as an authentic deed is determined in Article 1 number 1 and Article 38 of Law Number 30/2004 concerning the Position of Notary as amended by Law Number 2 of 2014 and Article 1868 of Burgerlijk Wetboek. This provision requires the authenticity of a notarial deed because the deed was made by or in the presence of a public ...
openaire   +1 more source

Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan

open access: yesJURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS SRIWIJAYA, 2019
Tujuan-The purpose of this study was to how did the legal consequences of bankruptcy to creditors as holders of guaranty rights in executing guaranty rights of debitors. This was a descriptive and normative business law research.Metode-Data were collected from primary, secondary, and tertiary business law materials.
openaire   +2 more sources

KAJIAN YURIDIS EFEKTIFITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI LELANG HAK TANGGUNGAN

open access: yesArena Hukum, 2021
Dalam perjanjian hutang piutang yang menyertakan jaminan diatur oleh Undang-Undang Hak Tanggungan, suatu bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan Negara melalui Undang-Undang Hak Tanggungan kepada kreditur adalah wewenang untuk melakukan eksekusi ...
Ayup Suran Ningsih
doaj  

Analisis Aspek Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Yasmin Bumi Asri pada Proyek Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia

open access: yesJurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meganalisis perlindungan bagi pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang beritikad baik melalui balai lelang, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan.
Muhammad Iqbal   +2 more
doaj   +1 more source

Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan

open access: yesActa Comitas, 2020
Abstract   The right of encumbrance is one kind of guarantees that the debtor can promise to the creditor. In fulfillment of achievements not close possible constraints experienced by debtor.
openaire   +2 more sources

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik

open access: yesLocus Journal of Academic Literature Review, 2022
Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik pasca Permen ATR/BPN tentang Hak Tanggungan Elektronik, hambatan-hambatan dengan dilakukannya pendaftaran hak tanggungan elektronik pasca Permen ATR/BPN tentang Hak Tanggungan Elektronik, dan solusi yang diusulkan apabila terdapat hambatan ...
Sandi Halim   +3 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy