Pelaksanaan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Melebihi Batas Waktu Pendaftaran (Studi di Kantor Bpn Kabupaten Malang) [PDF]
, 2015 Dalam perjanjian kredit, sudah semestinya bahwa pihak kreditur memperolehjaminan atas piutangnya. Tanah adalah objek jaminan yang paling idealdigunakan karena nilainya semakin meningkat dan tidak mudah musnah.
Assery, S. A. (Samia)
core +2 more sources
PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TANPA DIIKUTI AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2019 Jaminan yang diberikan oleh debitor kepada bank masih relatif cukup banyak dengan bukti kepemilikan yang masih berupa letter C, sehingga dalam pengikatan jaminannya dengan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan demikian memerlukan perpanjangan beberapa kali untuk dapat dilakukan pemasangan ...
openaire +2 more sources
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PD BPR BKK KABUPATEN PEKALONGAN [PDF]
, 2017 Proses pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan sering terjadi bahwa kreditur dirugikan ketika debitur melakukan wanprestasi. Sejatinya kreditur pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan tersebut atas kekuasaan sendiri apabila ...
Afiati, Agustyan Nur +2 more
core
Karimah TauhidIndonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang diselenggarakan dalam pemerintahan harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Namun, masih banyak hal yang belum berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Terdapat berbagai macam halangan yang membuat manusia berada dalam kesulitan khususnya dalam masalah kehidupan dan perekonomian.
Dede Resti +6 more
openaire +1 more source
STATUS HUKUM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP EIGENDOM VERPONDING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN [PDF]
, 2017 Tanah yang berstatus Eigendom Verponding bukan merupakan hak atas tanah namun disamakan dengan hak milik atau pada zaman dahulu disebut dengan hak Eigendom (sebelum dikonversi) yang kemudian dibebani hak tanggungan ke bank.
EKA SEPTIYANINGSIH, NPM. 131000236
core
DERDEN VERZET TERHADAP EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN OLEH ISTRI SAH
DiH, 2018 Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, perbatan hukum mengenai harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak, suami dan istri termasuk menjadikan harta bersama sebagai objek ...
Adeliana Kartika Putri
doaj +1 more source
Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit ditinjau dari KHES
Jurnal El-Thawalib, 2021 Masalah pokok dalam skripsi ini adalah pertama, bentuk-bentuk praktik pemanfaatan KPR sawit yang digunakan di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
Ahmad Rajab +2 more
doaj +1 more source
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dengan Objek Milik Pihak Ketiga (Studi Kasus Di PD. BPR Purwa Artha Purwodadi [PDF]
, 2012 Lembaga perbankan mempunyai peranan penting dalam kehidupan perekonomian nasional, karena lembaga tersebut mempunyai kemampuan untuk pengadaan dana bagi masyarakat dengan memberikan pinjaman uang untuk masyarakat dalam suatu perjanjian kredit, antara ...
Paksiko, Puguh Indro
core
Surat Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Transaksi Pembiayaan Konsumen
Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 2021 Prakteknya penggunaan surat kuasa di bawah tangan dalam pengikatan fidusia sangat sering dilakukan. Namun, dalam halnya pengikatan fidusia tidak sama dengan pengikatan hak tanggungan, yang mana dalam undang-undang hak tanggungan diperbolehkan digunakan ...
Yolanda Rachel Mediarsari Beru Barus
doaj +1 more source
Pemenuhan Asas Spesialitas Dan Publisitas Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi pada Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Di Kantor PPAT Surakarta) [PDF]
, 2013 Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui apakah akta perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang dibuat oleh Kantor PPAT sudah memenuhi asas spesialitas berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
, Darsono, S.H., M.Hum +2 more
core