Results 71 to 80 of about 926 (128)

PEMBATASAN HAK BAGI PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI WILAYAH ADAT KEBIRANGGA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE (STUDI DI WILAYAH ADAT KEBIRANGGA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE)

Arena Hukum, 2016
The registration of land right was aimed to ensure that the holder of this land right could provide the existence of right holding and also to provide law certainty and law protection to the holder of land right.
Maria Cicilia Pricemarina
doaj   +1 more source

KEBERPIHAKAN REGULASI PERTANAHAN TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ADAT DI DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG)

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2014
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah adat di Desa Kubutambahan dan bentuk keberpihakan regulasi pertanahan terhadap hak masyarakat adat; serta peran desa pakraman dalam mengatasi sengketa
Ratna Artha Windari
doaj   +1 more source

KEDUDUKAN DAN STATUS TANAH PECATU SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT

Jurnal Hukum Progresif, 2021
Status Tanah Pecatu Desa Lenek dikatagorikan sebagai domain privat yaitu bagian dari hak ulayat dan bukan Domain Publik di bawah Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sementara Kedudukan Hukum Tanah Pecatu Desa Lenek berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI N0. 287PK/Pdt/2019.
openaire   +1 more source

DEMOKRASI INDONESIA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, 2019
Memahami Demokrasi Indonesia tak bisa dilepaskan dari kenyataan sosio-kultural masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Realitas masyarakat ini sudah ada bahkan jauh sebelum negara Republik Indonesia didirikan.
Yongky Gigih Prasisko
doaj   +1 more source

KEDUDUKAN TANAH ADAT AKUR SUNDA WIWITAN DI CIGUGUR KUNINGAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 779K/Pdt/2017

Adliya, 2020
Hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat AKUR (Adat Karuhun Urang) Sunda Wiwitan di Wilayah Cigugur Kuningan pemahaman tentang tanah adalah sebuah ikatan yang tidak dapat diputuskan antara ikatan spiritual, magis, religius dan tidak dapat dibagi ...
Moulinda Ramdhani, Uu Nurul Huda
doaj   +1 more source

PENGEMBALIAN STATUS HUKUM TANAH ULAYAT ATAS HAK GUNA USAHA

Soumatera Law Review, 2018
Land tenure by the state does not mean possessed, but as the name of the land, grants only the right of access to land which can be given to the land, its designation, use and maintenance and its arrangement to the law and the relations it can do to those lands.
openaire   +2 more sources

Paradoxes of indigeneity: identity, the state, and the economy in Indonesia. [PDF]

Dialect Anthropol, 2021
Duile T.
europepmc   +1 more source

PERSENTUHAN HUKUM TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH PERKEBUNAN DI KECAMATAN SIMANGAMBAT TAPANULI SELATAN

Jurnal Mercatoria, 2017
Ketidakadilan perlakuan penguasa dalam memberikan status hak atas tanah kepada pihak-pihak tertentu dengan pendekatan kekuasaan telah menimbulkan kecemburuan yang mendorong masyarakat melakukan penggarapan terhadap kawasan Hutan Register 40 yang ...
Solar Nasution, Iman Jauhari, Arif Arif
doaj  

Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat Di Maluku: Telaah Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2019
: What land registration concept is suitable for Tanah Ulayat (Petuanan Land)? This question is relevant to be answered when the actual conditions of tenurial of the Petuanan Land have undergone an individualization process.
Oloan Sitorus
doaj   +1 more source

DILEMA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK INVESTASI DI SUMATERA BARAT PADA NORMA DAN IMPLEMENTASI

Jurnal Media Hukum, 2015
The Communal Right to Land (Hak Ulayat), both as the economic source and communal identity, should be empowered and be protected. This research studies the regulation of the utilization of Tanah Ulayat for the interest of investment and finds the root of
Zefrizal Nurdin
doaj