Cepalo, 2019 Pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT. Akta PPAT memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena memuat semua unsur alat bukti perdata sehingga tidak ...
Reny Raymond Diaz
doaj +1 more source
Pembagian Harta Warisan Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam [PDF]
, 2014 Kenyataannya, selama ini, harta kekayaan selama masa perkawinan selalu tercampur antara milik suami dan milik isteri, sehingga tidak diketahui dengan jelas batas kepemilikannya antara keduanya.
Sasnita, P. (Pidayan)
core
KEABSAHAN PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG TIDAK MEMPERHATIKAN KETENTUAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM [PDF]
, 2016 Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan. Seperti halnya yang terjadi pada lingkungan masyarakat, dimana pembagian harta waris yang terjadi tidak sesuai ...
JAKA DWI PUTRA, NPM. 121000416
core
ASPEK HUKUM PERKAWINAN ANTAR AGAMA DAN PROBLEMATIKA YURIDISNYA
Refleksi Hukum, 2019 Perkawinan antar agama diasumsikan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agama, dan hal ini masih menimbulkan permasalahan yuridis, terutama terkait dengan pencatatan perkawinan tersebut,
Tengku Erwinsyahbana
doaj +1 more source
PEMBAGIAN PENGGUNAAN MEREK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL INDONESIA [PDF]
, 2015 Perkawinan yang berakhir karena perceraian tentunya mempunyai banyak persoalan di dalam penyelesaiannya, termasuk persoalan mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan.
William , Franata
core
Resistensi Ulama Dayah Aceh Tamiang Terhadap Hak-hak Perempuan Dalam Khi [PDF]
, 2017 KHI menurut beberapa kalangan sebagai wujud pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang juga diklaim sebagai hukum yang banyak membela hak-hak perempuan, sekalipun masih ada kalangan yang berpendapat sebaliknya. Tulisan ini mengkaji bagaimana respons Ulama
Nasir, M. (Muhammad)
core +1 more source
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan KemasyarakatanPerjanjian perkawinan merupakan salah satu perjanjian yang dibuat oleh calon atau pasangan suami istri untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Salah satunya adalah harta bersama yang kerap kali menjadi problem ketika terjadi perceraian khususnya ...
Mahbubatul Hafifi +2 more
semanticscholar +1 more source
Aspek Yuridis Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [PDF]
, 2015 Penelitian ini berjudul aspek yuridis harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan identifikasi masalah pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Perceraian dan Pembagian Harta
NURFIANTI, N. (NURFIANTI)
core
Royalti Lagu sebagai Harta bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam
Jurnal Tana ManaRoyalti Lagu sebagai Harta bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum ...
Dyah Auliah Rachma Ruslan
semanticscholar +1 more source
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA BAGI SUAMI DAN ISTERI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO.239/PDT.P/1998/PN.JKT.SEL dan NO.180/PDT.P/2010/PN.JKT.SEL) [PDF]
, 2011 Dalam perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan yang dibuat saat atau sebelum perkawinan berlangsung tapi dalam kenyataannya dalam masyarakat ada perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.
Julita , Swarnatirta
core