BAGIAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT MENURUT KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Jurnal Keislaman, 2018 Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Akan tetapi tidak semua pasangan suami isteri dapat memiliki anak. Ketidakberadaan anak dapat menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan rumah tangga.
R. Arif Muljohadi
doaj +1 more source
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMASUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA [PDF]
, 2015 Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, juga hukum adat, namun kenyataan di masyarakat sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati.
Muhammad Ryan Ramadhan, 111000265
core
Keberadaan Hukum Adat terhadap Hukum Nasional
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika MasyarakatPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis keberadaan hukum adat dalam kaitannya dengan hukum nasional. Keberadaan hukum adat merupakan persoalan yang kompleks, namun memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan hukum nasional di banyak negara, termasuk Indonesia.
Iman Jalaludin Rifa'i +2 more
openaire +1 more source
Optimalisasi Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (Sara) dalam Penyelesaian Sengketa (Studi di Wilayah Adat Mandati Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi) [PDF]
, 2015 Dalam Penelitian ini membahas mengenai Optimalisasi Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (Sara) Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Di Wilayah Mandati. Hal ini di latar belakangi oleh adanya masalah-masalah yang timbul di masyarakat adat, umumnya adalah ...
Khaerunnailla, W. O. (Wa)
core
Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 2020 Tulisan ini merupakan penelaahan tentang salah satu hukum adat yang berlaku di desa Batu Bedulang, Aceh Tamiang, di mana “seseorang yang terbukti melakukan Khalwat dapat dinikahkan oleh Pemangku adat (tokoh adat)”. Pemberlakuan pernikahan karna Khalwat ini memiliki implikasi cukup serius, selain jumlah pernikahannya yang terus meningkat di setiap ...
openaire +2 more sources
Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalteng belum cukup memadai dalam menjamin kepastian hukum perlindungan hak atas tanah adat (
Yul Ernis
doaj +1 more source
Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasakan Hukum Adat Suku Tobelo Di Kabupaten Halmahera Selatan [PDF]
, 2017 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum adat suku Tobelo dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tanah adat.
Kobu, D. K. (Djestylona)
core +1 more source
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Yustisia Jurnal Hukum, 2015 <p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons for this statement are, firstly, current Indonesian contract law is actually a law that is provided in the Book III of old Dutch Civil Code that is not being used anymore by ...
openaire +2 more sources
PEMBERIAN HAK WARIS BAGI ANAK PEREMPUAN DI BALI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
Jurnal Magister Hukum Udayana, 2017 Hukum waris menurut hukum adat Bali telah membuat anak perempuan sebagai ahli waris. Hal ini adalah perubahan mendasar dalam hukum adat Bali yang lebih memperhatikan garis keturunan laki-laki.
I Nengah Ardika
doaj +1 more source
Perbandingan Sanksi Zina dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana [PDF]
, 2018 Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo dengan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia.
Ishaq, I. (Ishaq)
core