Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana
Mimbar, 2004 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perbuatan-perabuatan sebagai tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana, dan mendiskripsika penegakan hukum pidana dalam mekanisme peradilan pidana untuk menangani perilaku pelecehan seksual ...
Supanto Supanto
doaj
Kejahatan Homoseksual Terhadap Anak Di Lihat Dari Aspek Hukum Pidana [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana jika terjadi kejahatan homo seksual terhadap anak dan sejauhmana pengaturan kejahatan homoseksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang ...
Roringkong, F. (Ferlando)
core +1 more source
Fiat Justisia, 2014 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama, dan dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia.
Diah Gustiniati Maulani
doaj
Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000 [PDF]
, 2017 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia dan bagaimana bentuk tindak pidana di bidang desain industri dan bagaimana penanggulangannya serta bagaimana persoalan ...
Kumontoy, F. (Fingly)
core +1 more source
Hukum Pidana dalam Adat Banjar: Integrasi Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional
Interdisciplinary Explorations in Research JournalAbstract This paper discusses the legal system in Indonesia consisting of three systems, namely customary law, Islamic law, and western law. Islamic law was once applied in the Banjar Sultanate with the Sultan Adam Law which contains rules on social, criminal, and civil life.
Rasyid Rizani +3 more
openaire +1 more source
Pertanggungjawaban Terpidana Error In Persona Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Kuhap UU Nomor 8 Tahun 1981 [PDF]
, 2017 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Negara dalam menjamin hak terpidana yang salah (error in persona) karena cacatnya mekanisme tata beracara hukum acara pidana di Indonesia dan upaya apa yang harus ...
Sonambela, A. S. (Ardy)
core +1 more source
PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN [PDF]
, 2018 Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang bertujuan pada pemulihan korban dalam wujud pelaku membayar sejumlah uang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuatnya.
Handayani, 141000003
core
Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Dengan Negara Lain Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 [PDF]
, 2014 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan negara Republik Indonesia menyelesaikan tindak pidana dengan negara lain dan bagaimana syarat-syarat pemberian bantuan untuk menyelesaikan perkara pidana kepada ...
Wurangian, K. (Kevin)
core +1 more source
Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila
Unes Journal of Swara JustisiaHarus diakui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih berlaku di Indonesia merupakan peninggalan rezim kolonialisme dan imperialisme Belanda yang telah menjajah negeri ini selama 350 Tahun.
Alam Suryo Laksono Alam, B. Patmawanti
doaj +1 more source
Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak [PDF]
, 2013 Studi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitanya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta. Dovan Putu Winarno Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untukmenjelaskan pengaturan hukum
, Kuswardani, S.H., M.Hum. +2 more
core