Results 141 to 150 of about 348,004 (187)

Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana [PDF]

, 1999
Kebijakan kriminal dalam reformasi hukum pidana meliputi dua masalah, yaitu apakah dasar pembenaran untuk menkalkulasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dan apakah krireria yang digunakan dalam melakukan kriminalisasi.
Lutham, S. (Salman)
core  

Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Jurnal Media Hukum, 2016
Crime is a social phenomenon that occurs at any place and time. One form of the crime is rape against children. This research is motivated by the condition of the large number of rapes that occur against children. But the threat of criminal penalties against perpetrators of child rape with imprisonment of a maximum of 15 (fifteen) years is considered ...
openaire   +3 more sources

Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Melalui Internet [PDF]

, 2016
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian melalui internet dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam tindak pidana penipuan melalui pembelian melalui internet. Dengan
Tulus, C. R. (Cleave)
core   +1 more source

TINJAUAN PROSES PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt) [PDF]

, 2016
Rosa Intani Citrawati. 2016. E0011277. TINJAUAN PROSES PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PIMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt ...
INTANI CITRAWATI, ROSA
core  

Sanksi Pidana Perampokan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, 2015
This study aimed to find robbery criminal justice in KUHP and Jinayah perspectives. Robbery criminal justice is mentioned on Article 365 of Criminal Code, consisting of: prison nine, twelve, fifteen, and the death penalty, or life imprisonment or imprisonment for over twenty years.
openaire   +3 more sources

Pengusiran Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Menjalani Masa Pidana [PDF]

, 2015
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian I. Umum, dijelaskan Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan ...
Pangestu, D. Y. (Danang)
core   +1 more source

Can policy analysis theories predict and inform policy change? Reflections on the battle for legal abortion in Indonesia. [PDF]

Health Policy Plan, 2011
Surjadjaja C, Mayhew SH.
europepmc   +1 more source

EKSISTENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL DITINJAU PADA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Al-Adl
Dalam penelitian ini ada dua hal yang peneliti kemukakan didalam rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana keberadaan sanksi pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan
Hanafi Hanafi
doaj   +1 more source

Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam

Jurnal Al-Jina'i Al-Islami
Tindak pidana aborsi di negara Thailand sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang ilegal. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana aborsi baik dari segi medis maupun pertimbangan hukum. Hukum pidana Thailand dan hukum pidana islam berakar dari sistem hukum yang berbeda, dimana hukum positif Thailand ...
Miss Asyron Cheha, Saepul Alam
openaire   +1 more source

HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI SUMBER PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

EDUKA : JURNAL PENDIDIKAN , HUKUM DAN BISNIS, 2017
Dalam hukum adat tersebut ada hukum yang mengatur masalah harta benda dan kekeluargaan dan terdapat juga hukum dellik adat yang dapat juga disebut sebgai Hukum pidana adat, atau hukum pelanggaran adat.Hukum delik adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat ...
openaire   +1 more source