Results 101 to 110 of about 262,624 (137)

Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu dan Minat Pelanggan Pendidikan [PDF]

open access: yes, 2016
Kebijakan pembelajaran terpadu dapat diimplementasikan pada Sekolah Islam terpadu. Implementasi pembelajaran terpadu dapat meningkatkan minat pelanggan pendidikan.
Fatkuroji, F. (Fatkuroji)
core  

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PRODUK DENGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA E-KATALOG PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

open access: yesJurnal Caraka Prabu
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penggunaan produk dengan TKDN di Kemendikdasmen dilaksanakan, serta bagaimana dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan ...
Imanuddin Azhari, Atik Rochaeni
doaj   +1 more source

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

open access: yesDIA: Jurnal Administrasi Publik, 2013
The Indonesia Government has commitments to organize inclusive education, that is to give the widest chance and access to all children including children with special needs to receive good quality of education dan appropriate to the need of student individual without discrimination. But on the reality, there are still  lot of school-aged children with
openaire   +1 more source

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BURUNG WALET HABITAT ALAMI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROPINSI SUMATERA SELATAN [PDF]

open access: yes, 2011
ABSTRAK Pemerintah Kabupaten OKU telah menerbitkan kebijakan mengenai pengelolaan dan pengusahaan burung walet sebagai landasan untuk pengelolaan gua- gua walet secara lestari.
NURUL HIDAYATI , -
core  

Outcome-Based Education sebagai Pendekatan Transformasi dalam Pengajaran Kewirausahaan: Studi Kasus di Perguruan Tinggi

open access: yesJurnal Educatio FKIP UNMA
Penelitian ini mengeksplorasi implementasi kebijakan Outcome-Based Education (OBE) pada mata kuliah kewirausahaan di perguruan tinggi, dengan fokus pada bagaimana kebijakan ini diterjemahkan ke dalam desain pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi capaian
Hanafiah Hanafiah   +4 more
doaj   +1 more source

IMPLEMENTASI BANTUAN LANNGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASYARAKAT MISKIN (Studi Di Desa Payaman Kec. Solokuro Kab. Lamongan) [PDF]

open access: yes, 2006
Kholek Ediyanto, 2006, 01230034, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai \ud (BLT) pada Masyarakat Miskin (Study di Desa Payaman Kecamatan Solokuro ...
Ediyanto, Kholek
core  

Analisis Tipologi Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan dalam Implementasi Otonomi Derah di Propinsi Jambi. [PDF]

open access: yes, 2012
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tipologi pertumbuhan ekonomi regional di Propinsi Jambi setelah implementasi kebijakan otonomi daerah dan Berapa besar disparitas pendapatan antar wilayah/kabupaten di Propinsi Jambi setelah ...
Yati, E. U. (Etik)
core  

Implementasi Kebijakan Dana Desa

open access: yesKaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora
Penelitian bertujuan untuk implementasi kebijakan dana desa Distrik Obaa Kabupaten Mappi Desa Dagimon. Jenis penelitian dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan alokasi dana desa yang dilakukan di Kampung Dagemon Distrik Obaa Mappi, masih belum berjalan dengan baik.
openaire   +1 more source

Implementasi Kebijakan Pelarangan Penambangan Di Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul [PDF]

open access: yes, 2012
ABSTRAK Munculnya PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional yang menyebutkan bahwa kawasan karst merupakan kawasan lindung geologi dan Kepmen ESDM Nomor 1659 K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Karst Gunungsewu dan ...
Retna Dewi Wuspada, -
core  

KENDALA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

open access: yes, 2017
Status: Postprint pada jurnal AvicenaSistem otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah dalam membuat Peraturan Daerah sendiri seperti Perda No 2 Tahun 2005 Tentang Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Tanah Datar, dimana adanya keinginan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan ...
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy