Results 11 to 20 of about 262,624 (137)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH (Studi di Kota Kupang dan Kabupaten Sikka) [PDF]

open access: yesJurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 2016
Penelitian ini bertujuan: menggambarkan implementasi kebijakan pembangunan kelembagaan pemerintah kecamatan, dan menganalisis efektif atau tidaknya implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang ada ...
Leonardus Lelo   +2 more
doaj   +4 more sources

PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN IMPLEMENTASINYA DI TINGKAT KABUPATEN [PDF]

open access: yesJurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 2011
Proses pembuatan kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan menempatkan pengelolaan hutan lindung menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
Sulistya Ekawati   +4 more
doaj   +3 more sources

Peranan Para Pihak Dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan [PDF]

open access: yesJurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 2015
Studi ini bertujuan mengetahui peranan dan hubungan antara para pihak dalam implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan (PKH). Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode indepth interview, document and literature review dan observasi tak ...
Manifas Zubayr   +3 more
doaj   +2 more sources

Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017 [PDF]

open access: yesPoliticon, 2019
Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap orang baik individu maupun kelompok tanpa mendiskriminasi ras, agama, suku, ekonomi, sehingga semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama di mata ...
Engkus Engkus, Rudi Nasrudin
doaj   +2 more sources

Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Manggarai Barat) [PDF]

open access: yesJournal of Indonesian Tourism and Development Studies, 2013
Pergeseran episentrum kekuasaan pasca reformasi tahun 1998 dari sentralistik ke desentralisasi memberi harapan baru kepada setiap daerah untuk membangun daerah dengan segala potensi yang dimiliki.
Maksimilianus M. Jupir
doaj   +2 more sources

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto [PDF]

open access: yesWacana: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2013
Salah satu tantangan yang dihadapi dari kebijakan yang tertuju pada desa adalah problem kesiapan dikarenakan pemerintah desa selaku pengelola/pelaksana dari kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini akan memiliki andil yang sangat besar dalam menyukseskan ...
Try Raharjo   +2 more
doaj   +1 more source

Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

open access: yesJurnal Ilmu Pemerintahan, 2016
Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis ...
Edward Mandala   +4 more
doaj   +1 more source

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BEKASI

open access: yesMedium, 2022
The theory used as an analytical knife in writing this thesis is the theory of policy implementation model according to Muchlis Hamdi (2014) which explains the description of the dynamics of the movement of policy implementation, namely the dimensions of productivity, linearity and efficiency and the factors that can affect the success of policy ...
Richi Agung   +2 more
openaire   +1 more source

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

open access: yesJurnal Ilmu Pemerintahan, 2016
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) adalah ...
S Suherry
doaj   +1 more source

KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF: Implementasinya Pada Satuan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

open access: yesJurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 2015
Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar di Sulawesi Selatan telah terimplementasi pada 83 sekolah dasar di dua belas kabupaten/kota.
Mukhlis P
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy