Results 111 to 120 of about 38,324 (161)
Some of the next articles are maybe not open access.
LEX PRIVATUM, 2021
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan bagaimanakah kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1.
openaire +1 more source
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan bagaimanakah kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1.
openaire +1 more source
Pelaksanaan Perjanjian dengan Jaminan Fidusia di Kota Jambi
Jurnal Hukum Lex GeneralisMenganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian fidusia pada W Finance Kota Jambi. Jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin diteliti yaitu penelitian hukum yuridis empiris yang bertujuan ...
N. Oktaviani
semanticscholar +1 more source
Akibat Hukum Penarikan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Surat Perintah Pengadilan Oleh Perusahaan Leasing
Bandung Conference Series Law Studies. A fiduciary security certificate has an executorial nature, equivalent to an inkrah court decision. Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2021 changed the p arate execution provision in the Fiduciary Guarantee Law No.
Vanya Vanya Yasmin Khadijah +2 more
semanticscholar +1 more source
Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik
Notary JournalIn practice, few music copyright holders use their works as fiduciary collateral. The process of securing fiduciary collateral for music copyright is difficult and has not been widely utilized by music creators due to constraints related to regulations ...
Nurizha Ghassan
semanticscholar +1 more source
REKONSTRUKSI ATURAN PENGHAPUSAN PENCATATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA
2022ABSTRAK Penghapusan pencatatan jaminan fidusia merupakan konsekwensi dari adanya pendaftaran jaminan fidusia. Kenyataannya, pelaksanaan penghapusan ini tidak berjalan sesuai perintah undang-undangnya. Urgensi penghapusan terletak pada pelaksanaan asas publisitas yang bertujuan untuk kepastian hukum.
openaire
Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia
Binamulia HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi urgensi valuasi aset Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang HKI di Indonesia. Meskipun HKI memiliki potensi ekonomi yang signifikan, penggunaannya sebagai
Sekar Wulandari, Fokky Fuad, S. Suartini
semanticscholar +1 more source
Journal of intellectual property law
Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menetapkan fidusia sebagai salah satu metode jaminan dalam transaksi hutang piutang yang dijamin oleh undang-undang untuk memudahkan eksekusinya.
Putu Yunita Trisna Dewi
semanticscholar +1 more source
Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menetapkan fidusia sebagai salah satu metode jaminan dalam transaksi hutang piutang yang dijamin oleh undang-undang untuk memudahkan eksekusinya.
Putu Yunita Trisna Dewi
semanticscholar +1 more source
Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
Binamulia HukumJaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pembiayaan kredit kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan jaminan fidusia di Indonesia dengan menyoroti ...
A. Wahyu, Fokky Fuad, Aris Machmud
semanticscholar +1 more source
Unes Journal of Swara Justisia
Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Iyah Faniyah, Syurya Alhadi. A
semanticscholar +1 more source
Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Iyah Faniyah, Syurya Alhadi. A
semanticscholar +1 more source
PENYEWAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
Jurnal PKM Hablum MinannasPerjanjian pembiayaan konsumen di PT. FIF Group Panyabungan adalah konsumen mengajukan kredit dengan melampirkan fotocopy KTP suami isteri dan jika belum menikah dibutuhkan KTP tambahan penjamin yaitu orang tua atau keluarga yang ada dalam satu Kartu ...
Danialsyah Danialsyah +4 more
semanticscholar +1 more source

