Results 131 to 139 of about 7,479 (139)

REKONSTRUKSI ATURAN PENGHAPUSAN PENCATATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

2022
ABSTRAK Penghapusan pencatatan jaminan fidusia merupakan konsekwensi dari adanya pendaftaran jaminan fidusia. Kenyataannya, pelaksanaan penghapusan ini tidak berjalan sesuai perintah undang-undangnya. Urgensi penghapusan terletak pada pelaksanaan asas publisitas yang bertujuan untuk kepastian hukum.
openaire  

Implikasi Hukum Dalam Transfer Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia

Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
The aim of this research is to identify and analyze the factors that drive fiduciaries to transfer fiduciary objects to third parties without the consent of the fiduciary receiver. Furthermore, this study also aims to analyze the legal protection provided to the fiduciary receiver concerning the transfer of fiduciary collateral conducted by the ...
null Marsandy Calvin Budiman, null Nirwan Junus, null Sri Nanang Kamba   +2 more
openaire   +1 more source

PENGATURAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

LEX PRIVATUM, 2016
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan jaminan fidusia di Indonesia dan  bagaimanakah penerapan jaminan fidusia dalam praktek perbankan di Indonesia.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut: 1. Perkembangan pengaturan jaminan fidusia
openaire   +1 more source

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

JURNAL PEMULIAAN HUKUM, 2020
Penyaluran dana dengan pemberian kredit kepada masyarakat dengan mengunakan jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga akan terbit sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang telah mempunyai ...
openaire   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASALAH JAMINAN FIDUSIA

LEX PRIVATUM, 2019
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima fidusia jika terjadi masalah fidusia dan bagaimana mekanisme pendaftaran jaminan fidusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1.
openaire   +1 more source

PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

LEX PRIVATUM, 2019
Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah Proses Terjadinya Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 dan bagaimanakah Prinsip-Prinsip Hukum yang berlaku dalam Jaminan Fidusia  yang dengan metode penelitian normatif disimpulkan bahwa: 1.
openaire   +1 more source

TINJAUAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

LEX CRIMEN, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia dan bagaimana Hubungan Hukum Perusahaan Pembiayaan dalam Jaminan Fidusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1.
openaire   +1 more source

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

LEX CRIMEN, 2018
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penjaminan fidusia kendaraan bermotor berdasarkan   peraturan perundang-undangan dan bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku penggelapan pada penjaminan fidusia kendaraan bermotor roda dua.
openaire   +1 more source

PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA MENURUT PASAL 36 UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA (KAJIAN PUTUSAN MA NO. 698 K/Pid.Sus/2023)

LEX ADMINISTRATUM
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bagaimana penerapan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan sanksi hukum dalam putusan MA Nomor 698 K/Pid.Sus/2023. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal
openaire   +1 more source