Results 91 to 100 of about 113,095 (225)

ANALISIS PENGALOKASIAN DANA PROGRAM KARTU SEMARANG SEHAT TAHUN 2015 [PDF]

, 2015
Pemerintah Kota Semarang menerbitkan program Kartu Semarang Sehat (KSS) berdasarkan perwal Kota Semarang No. 28 Tahun 2009. KSS merupakan pergantian nama jaminan kesehatan sosial milik pemerintah kota yang dulu bernama Jamkesmaskot.
HUSNA, NAILUL
core  

Kepastian Hukum Pelayanan Kesehatan Akupunktur Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan, 2019
Background: Acupuncture is a type of advanced health service which is covered by PT. Askes. Since BPJS Kesehatan applied, acupuncture is not covered by National Health Insurance (JKN) program. BPJS Kesehatan refers to Clause 25 verse (1) letter K of Presidential Regulation No.19 of 2016 concerning Second Amendment of Presidential Regulation No.12 of ...
Devi Dharmawan, Ivonne Jonathan
openaire   +2 more sources

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR

PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2022
The National Health Insurance is part of the National Social Security System organized by the Health Social Security Administration (BPJS) through a mandatory social health insurance mechanism. The Social Security Administering Body. is a legal entity established to administer social security programs.
openaire   +2 more sources

Inhibitory effects of siwak (Salvadora persica. L) extract on the growth of Enterococcus faecalis planktonics and biofilms by in vitro

Dental Journal, 2016
Background: Enterococcus faecalis (E. faecalis) is one of the most persistent gram positive bacteria in root canal, resulting in secondary infection after endodontic treatment. E. faecalis pathogenicity is caused by overgrowth of E.
Ika Rhisty Cendana Sari, Rini Devijanti Ridwan, Diah Savitri Ernawati   +2 more
doaj   +1 more source

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 125/Menkes/Sk/Ii/2008 (Studi Di Kabupaten Wonogiri) [PDF]

, 2012
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) di Kabupaten Wonogiri.
Hariyadi, Bambang
core  

Penegakan Hukum Pengadaan Obat Sebagai Pemenuhan Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia

Unes Journal of Swara Justisia
BPJS Kesehatan adalah lembaga negara yang bertugas menjalankan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun BPJS Kesehatan berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa ...
Neneng Oktarina, Upita Anggunsuri
doaj   +1 more source

PROSEDUR REKRUTMEN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH (PPU) PADA BPJS KESEHATAN BANDA ACEH [PDF]

, 2016
5.1 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dari laporan yang penulis tulis iniadalah sebagai berikut : BPJS Kesehatan memberikan perlindungan sosial untuk menjamin seluruhRakyat Indonesia agar dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang ...
ERIKA SORAYA
core  

JAMINAN KESEHATAN DALAM ISLAM" (ANALISIS UNDANG-UNDANG JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA)

Jurnal Ilmiah Al-Hadi, 2021
Jaminan kesehatan rakyat adalah program yang digagas oleh Kementrian Kesehatan sebagai wujud amanah UUD 1945. Terhitung pada tanggal 1 Januari 2014, program ini dioperasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). dengan diterbitkannya UU No.
openaire   +1 more source

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN DUKUN BERANAK SEBAGAI PENOLONG PERSALINAN PADA PESERTA JAMINAN KESEHATAN

Jurnal Ilmiah Kesehatan, 2019
Program Jaminan Kesehatan  merupakan salah satu upaya dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)  di Indonesia. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia masih di bawah target yang diharapkan, termasuk di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten ...
Imelda Diana Marsilia
doaj   +1 more source

PROSES PENERAPAN MARKETING MIX (JKRA) DI BPJS KESEHATAN DI BANDA ACEH [PDF]

, 2016
Dari hasilpraktek yang dilaksanakan penulis di BPJS Kesehatan Wilayah Banda Aceh, dan hasil pengumpulan data, maka diambil kesimpulan:1.Pihak pertama wajib melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar ...
YAUMIL FARAH
core