Results 91 to 100 of about 8,757 (217)
JURNAL ILMIAH KESEHATAN SANDI HUSADA, 2019 Diskresi birokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai salah satu upaya efektivitas pelayanan publik diterbitkannya dalam keadaan mendesak yaitu suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat, dimana untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya.Kendala ...
Andi Abdul Malik, Suprapto Suprapto
openaire +2 more sources
, 2019 Latar Belakang: Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan kesehatan untuk penduduk miskin disubsidi sepenuhnya oleh dana kesehatan pemerintah.
Djunawan, Achmad
core +1 more source
Kewajiban Negara Terhadap Pemberian Jaminan kesehatan Untuk Masyarakat
, 2021 Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Jika tidak dilakukan maka akan mendapatkan hukuman. Program jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang selanjutnya disebut dengan peserta JAMKESMAS, yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah. Sasaran jamkesmas disetiap kabupaten/
openaire +3 more sources
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
, 2014 Pedoman Pelaksanaan JKN untuk mengatur prinsip penyelenggaraan kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan, badan penyelenggara, monitoring evaluasi dan penanganan keluhan sehingga peserta JKN,BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan ...
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
core
Kepastian Hukum Pelayanan Kesehatan Akupunktur Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan, 2019 Background: Acupuncture is a type of advanced health service which is covered by PT. Askes. Since BPJS Kesehatan applied, acupuncture is not covered by National Health Insurance (JKN) program. BPJS Kesehatan refers to Clause 25 verse (1) letter K of Presidential Regulation No.19 of 2016 concerning Second Amendment of Presidential Regulation No.12 of ...
Devi Dharmawan, Ivonne Jonathan
openaire +2 more sources
IBLAM Law ReviewPenunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh peserta mandiri merupakan ancaman bagi kebersinambungan program JKN. Untuk itu perlu dicari alternatif metode pendanaan, supaya program JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ...
Santy Benita, Ardiansyah Ardiansyah
doaj +1 more source
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR
PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2022 The National Health Insurance is part of the National Social Security System organized by the Health Social Security Administration (BPJS) through a mandatory social health insurance mechanism. The Social Security Administering Body. is a legal entity established to administer social security programs.
openaire +2 more sources
, 2018 Pemerintah Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan menerapkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas melalui program Jaminan Tabalong Sehat (JTS) sejak tahun 2008.
Su’udi, Amir; Pusat Litbang Sumberdaya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Litbangkes Kemkes RI Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat +1 more
core +1 more source
Tanya Jawab tentang: JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
, 2014 Buku ini informasi tentang Jaminan Nasional (JKN) perlu diketahui oleh seluruh Fasilitas Kesehatan dan perhimpunan profesi kesehatan. UU No. 28 Tahun 2014 tetang Pedoman Pelaksanaan JKN yang mencakup Pengertian, Kepesertaan, Pelayanan,Pembiayaan dan ...
Kementerian Kesehatan RI
core
, 2023 ABSTRAK Andi Bonga, Implementasi Kebijakan Rujukan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Kamonji Kota Palu (dibawah bimbingan bapak Muh.
BONGA, ANDI P10118198
core