Results 121 to 130 of about 113,095 (225)

Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan di Indonesia

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Social security is an important system in providing adequate protection and access to health services for the community. The most important social security is health insurance. Health insurance is regulated through specific laws and regulations. The implementation of Health Insurance involves the Health Insurance Administering Agency (BPJS) as the one ...
null Ezravania Rahmat, null Gunardi Lie
openaire   +1 more source

Pelaksanaan Service Excellence Badan USAha Bpjs Kesehatan Kcu Bandung [PDF]

, 2016
Tujuan – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan service excellence BPJS Kesehatan KCU BandungDesain/Metodelogi/Pendekatan – Objek penelitian makalah ini adalah peserta Badan Usaha BPJS Kesehatan KCU Bandung dengan ...
Hurriyati, R. (Ratih), Rismayanti, R. (Rosi)   +1 more
core  

ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMAUAN MEMBAYAR IURAN TERHADAP PENCAPAIAN UHC JKN DI KOTA BENGKULU

Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 2017
Jaminan Kesehatan Nasional  wajib bagi seluruh rakyat yang mampu maupun tidak mampu. Penduduk Kota Bengkulu 356.253 jiwa yang menjadi peserta tercatat sekitar 230.576 orang.
Yandrizal Yandrizal, Rifa'i Rifa'i, Selpa Putri Utami   +2 more
doaj   +1 more source

PENGARUH JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (MILIK PEMERINTAH) TERHADAP ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA [PDF]

, 2017
ABSTRAKJudul : Pengaruh Jaminan Kesehatan Nasional (MilikPemerintah) Terhadap Angka Kematian Ibu Di IndonesiaNama : SITI AMBOROWATI NIM : 1301101010087Fak./Jurusan
SITI AMBOROWATI
core  

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENANDATANGANAN KERJASAMA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN OLEH BIDAN PRAKTIK SWASTA DI KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 [PDF]

, 2013
Berdasarkan laporan hasil kajian pelaksanaan Jaminan Persalinan Tahun 2012 di Kabupaten Sintang hanya 6 Bidan Praktik Swasta yang sudah melakukan kerjasama Jaminan Persalinan dengan Dinas Kesehatan.
PRATAMA, RIKA YUANITA
core  

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PALU DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, 2018
Latar Belakang: Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan program Jamkesda dengan skema Jaminan Asuransi sosial yang diserahkan pengelolaannya ke PT. ASKES sejak tahun 2009. Di era JKN, pada Tahun 2016 terdapat 20,82% penduduk Kota Palu yang belum menjadi peserta JKN dan sebanyak 296.167 jiwa (79,18%) yang telah menjadi peserta JKN.
openaire   +1 more source

Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 [PDF]

, 2016
ABSTRAK Armanda Dian Kinanti. 2015. E0011041. KEWENANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DALAM PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011. Penulisan Hukum (Skripsi).
KINANTI, ARMANDA DIAN
core  

Efektivitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Berbasis Elektronik pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Karawang

Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
This study aims to evaluate the effectiveness of electronic services provided by BPJS Kesehatan in Karawang Regency. The electronic services are expected to facilitate public access to services such as membership registration, health facility transfers, and others online, without the need to visit the BPJS Kesehatan office in Karawang Regency. However,
Adila Alanisagita Pusung, Hanny Purnamasari   +1 more
openaire   +1 more source

Kebutuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Wiliyah Perdesaan

Kesmas: National Public Health Journal, 2012
Jaminan kesehatan adalah salah satu cara untuk mengurangi beban pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan masyarakat. Sebagian besar masyarakat perdesaan di Kabupaten Banyumas yang mempunyai tingkat kemampuan membayar pelayanan kesehatan rendah belum mempunyai jaminan kesehatan.
Arif Kurniawan, Arih Diyaning Intiasari
openaire   +2 more sources

Kajian Hukum Perjanjian Baku antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Cabang Utama Semarang dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Klinik Mutiara Bunda) [PDF]

, 2017
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibentuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 melekat tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menjamin terselenggaranya program jaminan sosial. Pelaksanaan kewenangan atribusi yang dimiliki
Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono, Adi Jatmika*
core