Results 31 to 40 of about 8,757 (217)

The politics of funding universal healthcare: Diverting local tobacco taxes to subsidise the national health scheme in Indonesia

Asia &the Pacific Policy Studies, Volume 8, Issue 3, Page 351-366, September 2021., 2021
Abstract In Indonesia, the national universal health coverage scheme (Jaminan Kesehatan Nasional [JKN]) has consistently overspent against its budget since it was introduced in 2014. In 2017, a new regulation diverted 37.5% of tobacco tax revenue collected at the district and city level to the central government in order to increase government ...
Abdillah Ahsan, Elisabeth Kramer, Nadhila Adani, Askar Muhammad, Nadira Amalia   +4 more
wiley   +1 more source

Survival, stent patency, and cost‐effectiveness of plastic biliary stent versus metal biliary stent for palliation in malignant biliary obstruction in a developing country tertiary hospital

JGH Open, Volume 5, Issue 8, Page 959-965, August 2021., 2021
This study describes the cost‐effectiveness, stent patency, and survival comparison between plastic stent and metal stent for palliation of pancreatobiliary malignancy in a developing country. Abstract Background and Aim Patients with advanced malignant obstructive jaundice often require biliary drainage.
Muthia Farani, Siti R F Saldi, Hasan Maulahela, Murdani Abdullah, Ari F Syam, Dadang Makmum   +5 more
wiley   +1 more source

Jaminan Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja Perempuan di Pasar Pabean Kota Surabaya

Verfassung, 2022
Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi: “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.
M. Lutfi Rizal Farid, Moch. Prabowo
doaj   +1 more source

PELAYANAN KESEHATAN DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Jurnal Wacana Hukum, 2019
 AbstractThe principle of justice, certainty and usefulness in BPJS services has not been felt by all parties, especially the Health Service Provider (PPK) as BPJS provider and also the BPJS who has no clear position and authority due to Law No. 40 of 2004 concerning the Social Security System National and Law No.
Prima Maharani Putri, Patria Bayu Murdi
openaire   +1 more source

Ketanggapan Pemerintah Daerah terhadap Sasaran Tata Kelola Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 – 2019 di Provinsi Kalimantan Timur

, 2021
Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019 merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk mengintegrasikan perencanaan program pembangunan nasional untuk mengimplementasikan program jaminan kesehatan dalam mencapai kepesertaan menyeluruh program jaminan ...
Bakhtiar, Rahmat, Duma, Krispinus, Hilda, Hilda   +2 more
core   +1 more source

Kebijakan walikota Medan dalam penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai alat pelayanan kesehatan

Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023
Penelitian ini akan meneliti terkait bagimana prosedur dan bentuk pelayanan yang didapatkan dengan berobat menggunakan ktp. Bagaimana juga peran walikota sendiri dalam mewujudkan kebijakan penggunaan KTP sebagai alat pelayan kesehatan.
Ajeng Maharani, Syofiati Lubis
doaj   +1 more source

ANALISA KEPUASAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN

, 2023
Abstrak: Analisis Kepuasan Rumah Sakit Di Indonesia Bekerja Sama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Data BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa setiap tahunnya peserta JKN mengalami peningkatan.
Nursolihah, Iha, Iha Nursolihah
core   +1 more source

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM)

Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 2021
Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) merupakan satu strategi  yang mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan karena sistemnya managed care, pelayanan yang komprehensif dengan mengutamakan pencegahan dan peningkatan tanpa melupakan pengobatan dan pemulihan, mengurangi bahaya moral dari semua pelaku JPKM, sesuai dengan budaya ...
openaire   +2 more sources

Implementasi Penggunaan BPJS Kesehatan dalam Penanganan Balita Stunting di Lokus Stunting

Amerta Nutrition, 2023
Latar Belakang: Asuransi kesehatan berbasis masyarakat semakin diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan di Indonesia sehingga dimensi perlindungan sosial masuk ke Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS).
Rakhmawati Agustina, Merdekawati Evangli Weken, Dyta Anggraeny   +2 more
doaj   +1 more source

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMBERI KERJA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Kasus di Kabupaten Majalengka)

Syiar Hukum, 2019
Program asuransi jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil diatur dalam Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditindak lanjuti dengan lahirnya Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan yang mewajibkan kepada peserta ...
Bina Hermawan
doaj   +1 more source