Results 31 to 40 of about 79,859 (218)

Impact of Health Insurance on Health Care Utilisation and Out‐of‐Pocket Health Expenditure in Vietnam

open access: yesBioMed Research International, Volume 2020, Issue 1, 2020., 2020
Background. In recent years, health insurance (HI) has been chosen by many low‐ and middle‐income countries to obtain an important health policy target—universal health coverage. Vietnam has recently introduced the Revised Health Insurance Law, and the effects of the voluntary health insurance (VHI) and heavily subsidised health insurance (HSHI ...
Nguyen Thi Thu Thuong   +4 more
wiley   +1 more source

ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMAUAN MEMBAYAR IURAN TERHADAP PENCAPAIAN UHC JKN DI KOTA BENGKULU

open access: yesJurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 2017
Jaminan Kesehatan Nasional  wajib bagi seluruh rakyat yang mampu maupun tidak mampu. Penduduk Kota Bengkulu 356.253 jiwa yang menjadi peserta tercatat sekitar 230.576 orang.
Yandrizal Yandrizal   +2 more
doaj   +1 more source

COST RECOVERY RATE PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN

open access: yesAkuntabilitas, 2016
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) is an Indonesian public health careprogram organized by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). The health care system in thistiered program, all patients are served on the first level health facility and can be referred to moreadvanced facilities.
Sandra Aulia   +3 more
openaire   +2 more sources

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PAYAKABUNG, KABUPATEN OGAN ILIR

open access: yesJurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2018
Latar Belakang: Puskesmas menyediakan layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data dari dinas kesehatan kabupaten Ogan Ilir tahun 2017, kunjungan pasien rawat jalan terendah terjadi di Puskesmas Payakabung sebesar 650
Bambang Irawan, Asmaripa Ainy
doaj   +1 more source

MANAJEMEN MUTU PELAYANAN KESEHATAN ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

open access: yesJurnal Kesehatan Tambusai, 2023
Manajemen mutu pelayanan kesehatan meliputi rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu pelayanan. Ini melibatkan semua elemen sistem perawatan kesehatan, termasuk tenaga medis, administrasi, fasilitas, dan sistem informasi kesehatan.
Sumiati, Sumiati   +2 more
openaire   +1 more source

ASURANSI KESEHATAN SOSIAL SEBAGAI MODEL PEMBIAYAAN KESEHATAN MENUJU JAMINAN SEMESTA (UNIVERSAL COVERAGE)

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2012
Indonesian constitution, UUD 1945, asserts that every citizen has the right to have an access to health care and the State is responsible for providing health care for all citizens. The Article 19 paragraph (1) of the Act nr.
Yohanes Budi Sarwo
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) ANGKATAN LAUT DALAM PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi di Rumah Sakit dr. Ramelan Surabaya)

open access: yesPerspektif Hukum, 2014
Satu aspek pencapaian kesejahteraan prajurit adalah pemeliharaan dan pelayanan kesehatan bagi prajurit dan keluarganya yang saat ini pelayanan kesehatan diselenggarakan melalui pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Suharmanto Suharmanto
doaj   +1 more source

Komparasi Penetapan Tarif INA_CBGs dan Tarif Rumah Sakit dengan Diagnosa Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Studi Empiris di Rumah Sakit Medika Dramaga - Bogor

open access: yesJurnal Manajemen, 2021
Dalam pelaksanaanya, walaupun JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sudah dilakukan kurang lebih 5-6 tahun lalu masih sering dijumpai celah perbedaan tarif antara Indonesia Case Based Group
Indupurnahayu Indupurnahayu   +2 more
doaj   +1 more source

Abortus Provocatus Karena Kegagalan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Nasional [PDF]

open access: yes, 2015
Di Indonesia Abortus Provocatus lebih populer disebut aborsi. Dalam KUHP aborsi dilarang dengan alasan apapun, namun dalam undang-undang Kesehatan diberikan pengecualian dilakukan aborsi dengan alasan indikasi kedaruratan medis.
Rochaeti, N. (Nur)   +2 more
core   +1 more source

HUBUNGAN PENDIDIKANDAN PERCEIVED BENEFIT DENGAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI PESERTA PBPU (MANDIRI) PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANJAR

open access: yesAn-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2020
Provinsi kalimantan selatan menurut data dari Kantor Cabang BPJS kesehatan Banjarmasin, jumlah kepesertaan di kabupaten kabupaten wilayah kerja kantor cabang ini antara lain kabupaten Banjar 218.746 (40,46%), Kota Banjarbaru 152.837 (69,45%), Kabupaten ...
Asrinawaty Asrinawaty   +2 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy