Results 81 to 90 of about 201 (120)

Financing and purchasing mechanisms of primary health care in Southeast Asia region: Findings from a scoping review.

SSM Health Syst
Mon HM, Pholpark A, Lim LTS, Tsilaajav T, de Oliveira Cruz V, Hanvoravongchai P.   +5 more
europepmc   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI

Governance, 2021
In general, this study aims to find out how the implementation of BPJS Health policies and what factors influence the implementation of BPJS Health policies in Bekasi District Hospitals. This study used descriptive qualitative method. The data used is interviews with key informants of approximately one month.
Ignasia Suryani, M. Harun Al Rasyid
openaire   +1 more source

ANALISIS IMPLEMENTASI LAYANAN JAMILA (JAMINAN LAYANAN PRIMA MENGANTAR BUKU ANDALAN KE PEMUSTAKA) DI PERPUSTAKAAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Jurnal Ilmu Perpustakaan, 2019
Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Implementasi Layanan Jamila di PerpustakaanUmum Kota Yogyakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanaimplementasi layanan Jamila dilakukan di perpustakaan Umum Kota Yogyakarta. Jenispenelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif denganpendekatan studi kasus ...
Musaddik Musaddik, Riski Nurislaminingsih   +1 more
openaire   +1 more source

DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA BANK UMUM NASIONAL DI INDONESIA

2021
Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normative yang di dalamnya meneliti dan mempelajari norma dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan-bahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian hukum normatif, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum ...
openaire   +1 more source

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG GADAI SAHAM PADA BANK UMUM NASIONAL DI INDONESIA

2016
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui  bagaimana pengaturan hukum gadai saham sebagai jaminan kredit di bank umum nasional dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang gadai saham sebagai jaminan kredit pada bank umum nasional.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
openaire   +2 more sources

ANALISIS KEPUASAN PENGGUNAAN MOBILE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PASIEN PESERTA (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKULU TENGAH (SERVICE QUALITY)

Journal of Governance and Public Administration
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan tingkat kepuasan pengguna aplikasi Mobile JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah pada pasien peserta BPJS Kesehatan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengutamakan pengalaman hidup dan makna subjektif dari informan.
Supawanhar Supawanhar, Ovita Charilina, null Badri Soni Saputra   +2 more
openaire   +1 more source

Efektivitas Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Di Rumah Sakit Umum Kota Bitung

2015
ABSTRACT : Hospital is a health care institution that organizes personal health services in plenary thatprovides inpatient, outpatient, and emergency department. In connection with the Hospital opened healthservices through programs that one Regional Health Insurance program (JAMKESDA) which is aprogram for the poor that health care costs are ...
Pipa, Felix, Lengkong, Daicy, Rorong, Arie   +2 more
openaire   +1 more source

PENGATURAN HUKUM TATACARA PENILAIAN JAMINAN KREDIT PADA BANK UMUM NASIONAL BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

2018
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum tentang tatacara penilaian jaminan kredit pada bank umum nasional dan bagaimanakah proses penetapan nilai taksasi objek jaminan kredit oleh pihak bank dengan penilaian kredit oleh bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
openaire   +2 more sources

MUSYAWARAH SEBAGAI JAMINAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM STUDI KASUS TOL CIJAGO SEKSI II

2021
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah mengatur perihal lembaga musyawarah. Artinya, ada jaminan hukum bagi warga masyarakat apabila hak atas tanah dicabut oleh negara untuk diberikan ganti kerugian terlepas bagaimana format/bentuk musyawarah berlangsung.
Riyady, Slamet, Purnomo, Chessa Ario Jani   +1 more
openaire   +1 more source