Results 61 to 70 of about 32,663 (131)

Makna Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Menurut Hukum Indonesia [PDF]

open access: yes, 2018
Makna asas kebebasan berkontrak menjadi fokus disertasi ini berlatar belakang perbedaan sudut pandang filsafati dari aspek sistem hukum, konsep hukum dan sejarah hukum. Asas kebebasan berkontrak yang secara tersirat ditetapkan dalam pasal 1338 Ayat (1)
Prof.Dr. A. Rachmad Budiono,, S.H., M.H.   +3 more
core  

Asas Kebangsaan Dalam Perjanjian Nominee Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah

open access: yesJurnal IUS, 2020
Perjanjian pinjam nama atau biasanya dikenal dengan istilah perjanjian nominee merupakan salah satu upaya dari warga asing agar bisa memperoleh hak kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui cara meminjam nama warga Negara Indonesia,
Johan’s Kadir Putra, Rada Alfathania.H
doaj   +1 more source

TINJAUAN SOSIO-LEGAL ATAS KONTRAK: KAJIAN TENTANG KETERIKATAN SOSIAL (SOCIAL EMBEDDEDNESS) DAN KETERIKATAN INSTITUSIONAL (INSTITUTIONAL EMBEDDEDNESS) PADA PENEGAKAN KONTRAK

open access: yesMimbar Hukum
The theory of contracts is a fundamental element in legal theory that underpins how agreements are made and enforced. The philosophical roots of traditional contract theory essentially rely on the fiction of freedom to contract and pacta sunt servanda ...
Mahelan Prabantarikso
doaj   +1 more source

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO.8/1999

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2012
The protection of policy holder still is weakness, if we are know in the insurance cases. Policy holder will be always loss, because of do not understand about the content of  contract agreement between policy holder and insurance company ( insurer ...
Rinitami Njatrijani
doaj   +1 more source

Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang  bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan
Sri Lestari Poernomo
doaj   +1 more source

SISTEM PENJAMINAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO DI BMT

open access: yesAz-Zarqa', 2020
Agunan diperlukan untuk melindungi BMT dari risiko non-performing financing dan hilang leuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang dari debitur.
khairul ambiya
doaj   +1 more source

PERMASALAHAN YURIDIS YANG TIMBUL TERKAIT LISENSI MEREK TERKENAL

open access: yesMimbar Hukum, 2012
Exclusive rights on trademark also cover the right to give permission to others to use the mark. Rights licensing is a licensing agreement. It takes two main principles of contract law, namely freedom of contract and good faith to enforce the contract ...
Agung Sujatmiko
doaj  

Rekonstruksi Asas Kebebasan Berkontrak di Era Digitalisasi Ekonomi

open access: yesJurnal Pendidikan Tambusai
Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola hubungan hukum dalam transaksi bisnis, terutama melalui penggunaan kontrak elektronik yang bersifat cepat dan praktis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas kebebasan berkontrak masih dapat diterapkan secara murni di tengah dominasi kontrak baku dan sistem digital otomatis. Rumusan
Dea Amanda Saputri   +5 more
openaire   +1 more source

KEDUDUKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KEBIJAKAN KEMITRAAN KEHUTANAN

open access: yesJurnal Wacana Hukum, 2019
AbstrakKemitraan Kehutanan merupakan salah satu skema kerjasama antara pengelola hutan dengan masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada untuk kepentingan ekonomi. Kemitraan Kehutanan lahir dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk-Setjen/2016 tentang Perhutanan Sosial.
openaire   +1 more source

Pembatasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian berdasarkan asas itikad baik [PDF]

open access: yes, 2019
Kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia dapat menimbulkan bentuk perjanjian yang secara hukum sah sebagai suatu perjanjian, namun memunculkan ketidakadilan dan ketimpangan yang dapat menyebabkan salah satu pihak dalam perjanjian ...
Rani Yuniar, (NIM. 4011511048)
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy