Results 111 to 120 of about 246,511 (165)

TINDAKAN ULTRA VIRES ORGAN PEMERINTAHAN DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA

Masalah-Masalah Hukum
Article 17 paragraph (2) of the Government Administration Law which positions ultra vires as a species in the genus abuse of power is incorrect. Ultra vires is its own type of deviation from the use of power which is different from abuse of power.
A'an Efendi, Sudarsono Sudarsono
doaj   +1 more source

KEBIJAKAN PUBLIK BERPIHAK KEPADA SIAPA?

LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI, 2019
ABSTRAK Transportasi online yang belakangan ini sedang marak di Indonesia menjadi salah satu penyedia jasa transportasi yang mendapat tempat di hati masyarakat. Transportasi yang berbasis online ini mengutamakan pelayanan terbaik bagi penggunanya.
openaire   +2 more sources

Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik [PDF]

, 2008
In the context of public goods, education is publicly owned goods and services, which the public has a right to get education and teaching, and education is an obligation of government to implement it, mainly with the fundamental role of providing a ...
Sutapa, M. (Mada)
core  

Kajian Hukum terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas [PDF]

, 2016
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik ...
Priscyllia, F. (Fanny)
core  

EDITORIAL: Hukum dan Kebijakan Publik

Jurnal Hukum PRIORIS, 2016
-
openaire   +1 more source

Overlapping Kebijakan Publik Perhutanan Sosial

Journal of Global Legal Review
This study examines the overlapping public policy of Indonesian social forestry, focusing on the challenges and opportunities it presents. The analysis considers the various stakeholders involved in the implementation of social forestry programs and the implications for sustainable forest management.
RM Ahmada Mangkunegara, Fitriah Fitriah, Rina Martini, Laila Kholid AlFirdaus   +3 more
openaire   +1 more source

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN, TERHADAP PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH(STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN BENER MERIAH) [PDF]

, 2016
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah.
Fajarsyah Putra
core  

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PENATAAN TOKO MODERN BERJARINGAN NASIONAL DI KABUPATEN SLEMAN DALAM STUDI EKONOMI POLITIK [PDF]

, 2013
Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan perencanaan penataan atau pembatasan toko modern di kabupaten Sleman dalam studi ekonomi politik. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No.
Ita Mutiara Dewi, S.I.P., M.Si
core  

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TENTANG ANGGARAN, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI ACEH) [PDF]

, 2017
PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TENTANG ANGGARAN, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (Studi pada ...
Muhammad Nasir
core  

Konstitusionalitas Kebijakan Asuransi Kesehatan Menteri Pensiunan Berdasarkan Keadilan Sosial dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Yurispruden
Kebijakan jaminan kesehatan bagi purnatugas menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 menimbulkan polemik terkait keadilan dan implikasinya terhadap akuntabilitas keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
Reza Nurchabibah, Waluyo
doaj   +1 more source