Results 71 to 80 of about 111 (90)

Kelembagaan Adat Dalam Penguatan Demokrasi Lokal di Kabupaten Tanah Datar

open access: yesPolitik Islam
Pokok problematika dalam riset ini adalah membahas peran dan kotribusi serta tantangan dan hambatan kelembagaan adat dalam penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peran dan kontribusi kelembagaan adat dalam penguatan demokrasi lokal di Tanah Datar serta menjabarkan tantangan dan hambatan ...
exaly   +2 more sources

Penguatan Kelembagaan Adat Kewang Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Maluku

open access: yesJurnal Media Hukum
The purpose of this study is to determine the existence and function of Kewang institution as one of the customary legal institutions in the management of coastal areas and small islands in Malukuand to determine the legal politics of local governments in the management of coastal areas and small ...
exaly   +2 more sources

Penguatan Kelembagaan Nelayan Berbasis Hukum Adat: Optimalisasi Sistem Buka Tutup Penangkapan Gurita di Desa Sombano, Kaledupa, Wakatobi

Jurnal Pengabdian Meambo
Kelompok nelayan “POPAJUMPA” di Desa Sombano, Wakatobi, menjaga kelestarian gurita dengan sistem buka tutup penangkapan berbasis hukum adat. Namun, pemahaman mereka tentang kelembagaan masih terbatas sehingga dapat menghambat efektivitas pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal.
Seventry Meliana Patiung
exaly   +2 more sources

Ragam Budaya dan Kekayaan Ekologi sebagai Potensi Pengembangan Wellness Tourism di Kalimantan Timur; Studi Kelembagaan Masyarakat Kutai Adat Lawas Sumping Layang Kedang Ipil Kutai Kartanegara.

open access: yesEdutourism
Post-pandemic COVID-19 has highlighted wellness tourism as a promising niche in Indonesia, driven by increased health awareness and supported by initiatives like the CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) Protocols. East Kalimantan, with its unique cultural and natural heritage, offers significant potential for wellness ...
null I Wayan Lanang Nala   +4 more
exaly   +2 more sources

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat

2021
Penelitian ini tentang implementasi peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat. Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten Kota dua diantaranya yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak telah menetapkan desa adat.
Wardana, Data, Syaprianto, Syaprianto
openaire   +1 more source

PERAN KELEMBAGAAN ADAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI BERBASIS MODAL SOSIAL DI KABUPATEN AGAM

2023
Di Minang Kabau Provinsi Sumatera Barat Pemerintahan terendah secara administrasi dan bersifat otonom adalah Nagari. Nagari dalam mengembangkan Potensi ekonomi mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Nagari yang diinisiasi oleh Masyarakat, Pemimpin Adat, dan lembaga Nagari lainnya dalam menggali kearifan lokal yang ada dalam meningkatkan kesehateraan ...
openaire  

Keberhasilan kelembagaan adat dalam penyelesaian konflik tanah pasca tsunami di luar peradilan: Studi kasus di Gampong Lamdingin, Kota Banda Aceh

2019
Gelombang Tsunami di Aceh pada tahun 2004 mengakibatkan terjadinya pergeseran pada sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Selain itu, bencana gempa dan Tsunami juga menghancurkan infrastruktur dan berbagai macam bangunan, terutama perumahan penduduk.
openaire   +1 more source

Hubungan Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari Dengan Lembaga Unsur Mayarakat Adat Dalam Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari

2013
Metode yang digunakan dalam penelitiatt mi adalah yuridis sostologis dart penelitian ini bersifat deskriptif.Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Tanjung Barulak, dengan data diperoleh melalui wawancata dengan Ketua KAN, Ketua BPRN, dan Perwakilan lembaga unsur untuk anggota BPRN.Keberadaan lima lembaga unsur ini untuk menjadi pemimpin di Nagari jelas
openaire  

Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?

Asia Pacific Journal of Anthropology, 2019
Adriaan Bedner, Yance Arizona
exaly  

Home - About - Disclaimer - Privacy