Results 111 to 120 of about 697,874 (213)

Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah

Halu Oleo Legal Research
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pemilihan Penjabat sementara Kepala Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri apakah telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kewenangan Penjabat sementara Kepala Daerah dalam menandatangani peraturan kepala daerah dan keabsahan dari peraturan kepala daerah ...
Muhammad Jufri Dewa, null Heryanti, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Guasman Tatawu, null Sukring, Muhammad Irfan Mursalim   +5 more
openaire   +1 more source

KONSTITUSIONALITAS MODEL PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

Media Iuris, 2018
The local government is very important in the context of unitary state according to Indonesia Constitution (UUD NRI 1945). There is no constitution in the world that does not regulate important thing regarding to local government or state government explicitly.
openaire   +4 more sources

Quo Vadis Pilkada Indonesia

UIR Law Review, 2017
Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, pemilihan kepala daerah adalah persoalan open legal policy, sehingga pemilihan langsung maupun tidak langsung adalah sama-sama pemilihan yang demokratis. Karena itu, hal ini tidak perlu disoalkan.
Wira Atma Hajri
doaj  

Tinjauan Yuridis Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [PDF]

, 2016
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah banyak sekali kepala daerah dalam hal ini bupati di berbagai wilayah Indonesia yang diberhentikan sementara dengan berbagai kasus, khususnya berkaitan dengan kasus-kasus ...
Andyanto, H. (Hidayat)
core  

Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perspektif Hukum Progresif

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2016
Since its establishment until today, there have been many very progressive verdicts of Constitutional Court that can be used as the legal references for the acceleration of the legal reform in Indonesia. One of the verdicts of Constitutional Court is the one number 100/PUU-XIII/2015.
openaire   +3 more sources

KONSTRUKSI SOSIAL ATAS PERILAKU POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH: ANALISIS TEKS DAN FOTO TOKOH DI MEDIA MASSA

JADECS (Journal of Art, Design, Art Education and Culture Studies)
Kecenderungan perilaku calon pemilih pada pemilihan kepala daerah antara lain dipengaruhi oleh konstruksi sosial atas calon yang dibangun oleh masing-masing tim sukses dengan memberikan pesan berulang yang diberitakan di media massa.
Farhan Adityasmara, Moh. Ishom, Sopingi Sopingi   +2 more
doaj   +1 more source

KEDUDUKAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986

Jurnal Wawasan Yuridika, 2015
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakann urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 sub 1 dan 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 adalah pegawai
Asep Suparman
doaj   +1 more source

Kajian Normatif terhadap Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan [PDF]

, 2017
Pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan melalui jalur partai maupun calon perseorangan. Pasangan bagi calon perseorangan harus memenuhi syarat yaitu dengan dukungan Kartu Identitas Penduduk.
Ratna Herawati, Retno Saraswati, Sacra Insan Sing Adiluhung*
core  

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2017
AbstractDemocracy substance is “raison de etre” on regulating direct election system and it’s position about implementation principle of the state by law. Based on evaluating in 2005 until 2014, conducted alteration for implementation system, who reflected alteration policy purpose about election supervisor institute.
openaire   +3 more sources

IMPLIKASI YURIDIS PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM MASA JABATANNYA SEBAGAI KEPALA DAERAH DARI PARTAI PENGUSUNGNYA (Studi kasus Pengunduran Diri Basuki Tjahaja Purnama dari Partai GERINDRA) [PDF]

, 2016
THALITA JACINDA, E0011311. 2015. IMPLIKASI YURIDIS PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM MASA JABATANNYA SEBAGAI KEPALA DAERAH DARI PARTAI PENGUSUNGNYA (Studi Kasus Pengunduran Diri Basuki Tjahaja Purnama dari Partai GERINDRA).
JACINDA, THALITA
core