Results 131 to 140 of about 697,874 (213)

“PENGARUH PROFESIONALISME DAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG DIMODERATING DENGAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH” (Studi pada Pemerintah Kota Bandung) [PDF]

, 2015
ABSTRAK Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
ANDINA MIRANI TUDIKROMO, 104020037
core  

KEDUDUKAN CALON KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP JO UNDANGUNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG [PDF]

, 2017
Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hukum menjadi landasan tindakan setiap Negara salah satu alasan mengapa Negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan ...
Maulana Yusuf, NPM : 131000020
core  

Konfigurasi Aktor dan Instisusi Politik dalam Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017 [PDF]

, 2018
Pemilihan Kepala Daerah di samping merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara Negara, juga yang terpenting merupakan prosedur dan mekanisme Perubahan politik secara tertib dan periodik, baik Perubahan sirkulasi ...
handoko, T. (tito), muchtar, E. (erman)
core   +1 more source

Legitimasi Penjabat Kepala Daerah

Jurnal Hukum Berkeadaban
Legitimacy is the main foundation of regional government administration. The mechanism of direct regional head elections has become an important instrument for upholding the principle of people's sovereignty as affirmed in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
openaire   +1 more source

KEKALAHAN CALON KEPALA DAERAH PERSEORANGAN ADAM, SE DAN ISKANDAR PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN GAYO LUES [PDF]

, 2018
MUHTAR AW2018ABSTRAKKEKALAHAN CALON KEPALA DAERAHPERSEORANGAN ADAM, SE DAN ISKANDARPADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN GAYO LUESFakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas syiah kuala (xii, 62), pp., bibl., app.(Ubaidullah, MA)Negara ...
MUHTAR AW
core  

Kewirausahaan Politik Kepala Daerah

Journal of Politics and Policy
Political entrepreneurship is an effort by political actors in the form of leadership innovation to increase public interests as political entrepreneurs. In this research, the innovation created by the regional head, the Regent of Wonogiri, was in the form of the Panca "Pinter Rakyate" Program. The Panca "Pinter Rakyate" program includes free education
openaire   +1 more source

Kebijakan Hukum Komisi Pemilihan Umum Terhadap Hak Politik Mantan Terpidana Sebagai Peserta Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Keadilan

Unes Journal of Swara Justisia
Hak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan dijamin oleh Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Teuku Ramadhana, Otong Rosadi, Zennis Helen   +2 more
doaj   +1 more source

TUGAS DAN FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG PASANGAN CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2016 DIKAITKAN DENGAN PENCABUTAN DUKUNGAN PADA PILKADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR [PDF]

, 2018
Mengusung dan mendukung Calon Kepala Daerah merupakan salah satu tugas dari Partai Politik dalam andilnya untuk membangun bangsa dan Negara.akan tetapi dalam prosesnya tidak selalu sesuai dengan harapan yang ada,seperti kasus Pencabutan dukungan ...
Muhammad Mutawalli Mukhlis, 141000403
core  

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH TENGAH) [PDF]

, 2017
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan ...
Loli Efendi
core  

PERKEMBANGAN KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH [PDF]

Jurnal Yudisial, 2017
ABSTRAKPutusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau gubernur.
openaire   +1 more source