Results 181 to 190 of about 697,874 (213)

Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Karimah Tauhid
Tahun 2024 adalah tahun kepemiluan. Salah satu nya adalah dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang dilaksanakan setelah Pemilu. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan badan adhoc sangat diperhatikan dalam Pilkada ini.
Alifa Nasywa Sahila, Irma Purnamasari, Denny Hernawan, Afmi Apriliani, Rita Rahmawati, Neng Virly Apriliani, F. Ramdani, Cecep Wahyudin   +7 more
semanticscholar   +1 more source

POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH: PERSIMPANGAN ANTARA HAK ASASI DAN DEMOKRASI

JAPHTN-HAN, 2022
Jika ditinjau secara hukum, praktik politik kekerabatan atau lazim juga disebut sebagai politik dinasti bahwasanya merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Sebelumnya, terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui
Farida Azzahra, Indah Fitriani Sukri
semanticscholar   +1 more source

Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024

Jurnal HUKUM BISNIS
Struktur pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, diatur oleh UUD 1945. Pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala daerah. Mulai 2024, Pilkada akan serentak demi efisiensi dan untuk mencegah konflik. Namun, kepala daerah
Alfani Aldi Pratama, Insan Tajali Nur, Poppilea Erwinta   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah

Jurnal Hukum
Penelitian ini membahas tentang prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mekanisme pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Indonesia. Penjabat Kepala Daerah bertugas mengisi posisi kepala daerah sementara jika pejabat kepala daerah yang sebenarnya
Hafid Irfani, Asri Elies Alamanda
semanticscholar   +1 more source

Mekanisme Pengajuan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk membahas landasan hukum sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bagi calon perseorangan dan dampak hukum yang dihadapi oleh calon perseorangan dalam konteks pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada. Metode
Musafir Musafir, M. Fikri
semanticscholar   +1 more source

Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah

Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara
The Regional People's Representative Council (DPRD) of Kuningan Regency plays a crucial role in the formation of Regional Regulations, as stipulated in Article 41 of Law Number 32 of 2004, which mentions the functions of legislation, budgeting, and ...
Elshi Elvira Rosianti, J. Hafizd, Mohamad Rana, S. Sugianto   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah

Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik
This study will discuss how the implications of the MK 60/PUU-XXII/2024 decision on the 2024 simultaneous regional election contestation and how the idealita (ideal concept) threshold for the nomination of regional heads in the election system in ...
Demokratisasi Pemilihan, Kepala Daerah, Muhammad Anwar Soleh   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Malapraktik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Socio-political Communication and Policy Review
The results of the 2018 Cirebon City Regional Head Election won by the candidate pair Nasrudin Azis and Eti Herawati were rejected by the candidate pair Bamunas Setiawan and Effendi Edo. They considered the election results to be a legally flawed decision and arose due to negligence in election governance by the Cirebon City KPU in 2018 due to an ...
Dian Fitriyani, Nur Hidayat Sardini, Dewi Erowati   +2 more
openaire   +1 more source

PERBANDINGAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

LEX PRIVATUM
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Untuk penerapan kewenangan Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah dalam penyelengaraan otonomi daerah.
Theresia Joan Rindengan, Telly Sumbu, Donna Okthalia Setiabudhi   +2 more
openaire   +1 more source

PELANTIKAN CALON KEPALA DAERAH DENGAN STATUS TERSANGKA MENJADI KEPALA DAERAH

2014
Menurut Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian Pasal 3 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota yang masing-masing berkedudukan sebagai ...
openaire